Model manage care service artinya pelayanan yang optimal kepada masyarakat sesuai asas gotong royong. Dimana, harus ada subsidi silang antara yang mampu dan tidak mampu.
“Studi kasus yang selama ini terjadi justru terbalik dimana subsidi berasal dari orang tidak mampu kepada kalangan mampu,” kata Abadi.
Abadi juga menyoroti tugas audit dan dewan pengawas internal maupun eksternal BPJS. Menurutnya, tugas audit BPJS tidak berfungsi secara baik dan efektif sesuai Standard Operating Procedure (SOP).
Misalnya, manajemen update daftar Penerima Bantuan Iuran (PIB) masih merujuk pada data lama. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat kategori PIB tidak mendapat pelayanan maksimal dari segi medis dan teknis.
Namun menurut Abadi, program BPJS sudah tepat namun letak persoalanya hanya pada tata kelola atau sistem manajemen internal. “BPJS sudah bagus namun manajemennya yang harus dikaji dan dievaluasi,” ujar Abadi.
Saat ini, iuran bulanan BPJS Kesehatan terbagi dalam tiga jenis, yakni Rp25.500 untuk peserta jaminan kelas III, Rp51.000 untuk peserta jaminan kelas II dan tertinggi Rp80.000 untuk peserta jaminan kelas I. (tim)
