Sementara itu, kata Hasto, koordinator pemenangan pemilu partai merupakan ex-officio dari ketua badan pemenangan pemilu legislatif parpol KIK. “Jadi setiap partai ada,” tukas Hasto.
Nama seperti Marwan Jafar dari PKB, masuk dalam Ketua Lembaga Pemenangan Legislatif Partai Koolisi Indonesia Kerja yang menjadi bagian penting tim pemenangan bersama dengan Bambang DH dari PDI Perjuangan, Effendy Choirie dari Nasdem, dan dari partai koalisi lain seperti Golkar, PPP, Hanura, Perindo, PSI, dan PKPI. Sementara pengarah teritorial adalah para kepala daerah dan para wakil kepala daerah KIK.
Adapun juru bicara yakni Dr Ahmad Basarah, Johan Budi, Abdul Kadir Karding, Tb Ace Hasan Syadzily, Irma Suryani Chaniago, Arif Budimanta, Arya Sinulingga dan Lena Haryana Mukti.
Adapun 11 direktur yang memimpin 11 direktorat yakni Direktur Perencanaan: Ario Bimo, Direktur Konten: Fikri Satari, Direktur Komunikasi Politik: Usman Kansong, Direktur Media dan Sosmed: Yadi Hendriyana, Direktur Kampanye Beni Ramdani, Direktur Pemilih Muda Adi Kusuma, Direktur Penggalangan dan Jaringan belum ditentukan, Direktur Logistik dan APKB Marsma TNI (Purn) Usra Hendra Harahap, Direktur Hukum dan Advokasi Irwan Pulungan, Direktur Saksi Arief Wibowo dan Direktur Relawan Maman Imanul Haq.
Pramono Anung memastikan masuknya nama menteri aktif Kabinet Kerja ke struktur TKN Jokowi-Ma’ruf tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan.
“Yang jelas pasti pemerintahan tidak akan terganggu, karena sebagai presiden incumbent, beliau (Jokowi) menitikberatkan pada kerja yang sudah dilakukan selama ini,” kata Pramono di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (20/8).
Dengan demikian, kata politikus PDI Perjuangan ini, Jokowi akan mengambil posisi untuk bekerja seperti biasanya. Kecuali pada momentum debat calon dan kegiatan lain yang mengharuskan cuti.
“Jadi kalau untuk kampanye seperti dulu rasanya sudah enggak zamannya lagi. Pertama menguras tenaga terlalu berlebihan sehingga beliau akan konsen untuk tetap bekerja memprioritaskan apa yang menjadi target dan rencana dari presiden,” tutur Pramono.
Dia juga menyebutkan, masuknya menteri ke struktur tim kampanye nasional tentu sudah dikomunikasikan dengan Kepala Negara selaku calon petahana. Lagipula, para pembantu presiden lebih pada posisi pengarah, tidak mengurus masalah teknis.
“Konsentrasi di kementeriannya tidak akan terganggu. Seperti yang saya sampaikan tadi, presiden akan lebih fokus bekerja. Jadi walaupun setelah tanggal 22 September ditetapkan dan masuk masa kampanye, presiden akan bekerja seperti biasa,” terang mantan pimpinan DPR ini.
