Informasi tersebut terkait Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengenai kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat yang disebut dikabulkan oleh MA.
“Berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Perkara di MA itu, tanggal distribusi masih kosong dan majelisnya masih kosong alias belum ada. Bagaimana mungkin putusannya bisa di tebak-tebak? Tunggu saja proses di MA terkait perkara itu,” ujar Suharto kepada wartawan, Senin (29/5/2023).
Menurut Suharto, berdasarkan sistem informasi administrasi perkara di MA Nomor 128 PK/TUN/2023, belum menetapkan majelis hakim dan waktu persidangan.
“Nanti setelah tanggal distribusi terisi tanggalnya dan ada ditetapkan majelisnya, maka majelis mempelajari berkasnya dan menetapkan hari dan tanggal persidangan,” tandas Suharto.
SBY Ikut-Ikutan Komentari Narasi Hoax yang Disebar Denny Indrayana
Unggahan Denny Indrayana langsung direspons Oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui akun media sosialnya.
SBY mengaku khawatir jika informasi tersebut benar karena bisa berdampak pada gagalnya Partai Demokrat mengikuti kontestasi Pemilu Serentak 2024.
SBY mengaku mendapat informasi dari salah seorang mantan menteri terkait adanya tangan-tangan politik yang mengganggu Partai Demokrat agar tidak bisa berkontestasi di Pemilu 2024. Menurut dia, jika terjadi hal tersebut merupakan kemunduran demokrasi.
“Tadi malam saya terima telpon dari mantan menteri yang sampaikan pesan politisi senior (bukan Partai Demokrat) berkaitan PK Moeldoko ini. Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih?” tanya SBY dalam keterangannya, Minggu (28/5/2023)
SBY menegaskan, berdasarkan akal sehat, sulit diterima jika PK Moeldoko dikabulkan Mahkamah Agung. Pasalnya, kata SBY sudah 16 kali pihak KSP Moeldoko kalah di pengadilan.
“Kalau ini terjadi, info adanya tangan-tangan politik untuk ganggu Demokrat agar tak bisa ikuti Pemilu 2024 barangkali benar. Ini berita yg sangat buruk,” tandas dia.
Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY berharap pemegang kekuasaan tetap amanah, tegakkan kebenaran dan keadilan.
“Indonesia bukan negara predator (yang kuat memangsa yang lemah) serta tak anut hukum rimba, yang kuat menang, yang lemah selalu kalah,” tegasnya.
Selain itu, SBY juga menghimbau kader Partai Demokrat di seluruh tanah air, agar mengikuti perkembangan PK Moeldoko dan selalu mengikuti petunjuk Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
