DPD kali ini juga dipastikan steril dari unsur partai politik. Kondisi itu berbeda dengan periode 2014-2019, dimana sejumlah anggota DPD merangkap sebagai pengurus parpol.
Pengamat politik Dr Urbanisasi mengatakan bahwa dibutuhkan narasi kelembagaan untuk memperkuat DPD agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Penguatan DPD dapat berjalan dengan positioning seperti saat ini.
“Penguatan kelembagaan tidak berarti harus menambah kewenangan. Tapi bagaimana mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki. Penguatan DPD bukan dikesankan bersaing dengan DPR. Bukan mengambil kewenangan apalagi melemahkan yang lain,†ujar Urbanisasi di Jakarta.
Menurut Urbanisasi, tokoh-tokoh di DPD selama ini diabaikan ketika di daerah karena keberadaanya belum dirasakan oleh masyarakat daerah.
“Padahal bila DPD mengoptimalkan fungsi sebagai wadah artikulasi aspirasi daerah, maka DPD akan mendapatkan posisi yang baik di mata daerah,†katanya.
Urbanisasi menilai, banyak isu daerah yang dapat diperjuangkan oleh DPD. Sebab wajah DPD adalah wajah daerah. Esensi penguatan DPD merupakan perjuangan yang menitikberatkan agenda daerah yang tentu saja berkonsekuensi pada kepentingan nasional.
Sementara itu pengamat politik dan ekonomi Marselinus mengungkapkan dibutuhkan sosok pemimpin yang memiliki sekurang-kurangnya tiga kriteria untuk DPD kedepan.
“Pertama, berkarakter solidarity maker. Ketua DPD harus bisa memutus konflik internal yang terjadi belakangan,†katanya. (tim)
