SEMARANG,EDITOR.ID, – Komisi III DPR-RI yang dipimpin Desmond Junaedi Mahesa melakukan kunjungan ke Lokasi Desa Wadas yang sebelumnya sempat geger terhadap warga yang bakal terkena dampak waduk. Di tengah kunjungan itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat catatan positif dari Komisi III DPR RI terkait kasus tetsebut. Komisi III menilai Ganjar merencanakan dengan baik sehingga prosesnya juga berjalan lancar.
Hal itu diungkap Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa usai menggelar rapat bersama Gubernur dan Forkopimda Jateng, serta instansi terkait di Mapolda Jateng, Jumat (11/11). Ini kunjungan kedua komisinya, setelah sebelumnya pada awal tahun.
“Kali kedua ini ingin memantau rekomendasi-rekomendasi kami, ternyata dari catatan-catatan rekomendasi itu semuanya hampir dipenuhi,” ucap Desmond.
Politisi Partai Gerindra mengatakan, dari pantauan di lokasi saat mengunjungi Desa Wadas, Kamis (10/11) kemarin, banyak menemukan hal-hal positif dalam proses penyelesain.
“Rapat hari ini sangat jelas solusi yang akan diberikan pak gubernur ke depan. Dari itu tentunya, projek pengambilan batu wadas ke depan semoga tidak ada masalah, karena semua terencana dengan baik akan kita lihat proses ke depannya,” kata Desmond.
Gubernur Ganjar Pranowo menambahkan, Pemprov dan Forkopimda Jateng telah berkomitmen melaksanakan penyelesaian kasus wadas dengan pendekatan persoanal.
“Yang sifatnya force tidak lagi digunakan. Pendekatannya lebih kepada personal dan beberapa kali warga dialog dengan saya,” katanya.
BBWS Bertindak Sebagai Pelaksana
Mantan anggota Komisi II DPR RI itu menjelaskan, nantinya BBWS Serayu Opak akan bertindak sebagai pelaksana. Sementara leading sektornya yakni Kementerian PUPR, diingatkan agar tidak memperjualbelikan lahan di Wadas.
“Jangan sampai dijual belikan dengan cara yang keliru, kira-kira begitu dan yang kedua, perlu menghitung bahwa kebutuhan quarry yang di Wadas itu hanya untuk bendungan tidak untuk yang lain,” tegasnya.
Untuk itu, kata Ganjar, Polda Jawa Tengah akan terus mengawasi agar tidak terjadi kebocoran. Ganjar mengatakan, Komisi III juga mengingatkan agar sosialisasi ke masyarakat lebih digencarkan.
“Terkait dengan nanti pada saat pengambilan quarry mau dilakukan. Ledakan tuh seperti apa sih, dampaknya seperti apa,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Ganjar, masyarakat juga ingin mendapatkan kepastian siapa penanggungjawab jika muncul kerusakan dari pengambilan quarry.
“Kalau akibat dari itu bangunan rumahnya rusak siapa yang tanggungjawab, tadi BBWS juga sudah menyampaikan mereka yang tanggungjawab,” tegasnya.
