“Ketika angka perceraian yang tinggi didominasi oleh lulusan SMP, Pemerintah Kabupaten dengan anggaran APBD sebesar Rp7 triliun seharusnya memprioritaskan pendidikan agar masyarakat dapat lulus SMA. Sedangkan untuk lulusan SMA, mereka dapat diberikan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi,” tambahnya.
Selain itu, dengan banyaknya kasus gugatan cerai yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro ini pasti juga bakalan berdampak langsung kepada jumlah perempuan janda yang ada di sana. (tim)
