Jakarta, EDITOR.ID,- Masyarakat dunia mengecam kebijakan penguasa Taliban yang terus membatasi akses kegiatan termasuk pendidikan bagi kaum perempuan. Kebijakan itu dinilai melanggar hak asasi manusia, diskriminasi terhadap kaum perempuan dan kembali ke era jahiliyah.
Sebagaimana diketahui rezim Taliban yang berkuasa di Afghanistan pada Selasa (20/12/2022) mengeluarkan kebijakan terbaru melarang kalangan perguruan tinggi mendidik kaum perempuan di seluruh Afghanistan. Ini adalah dekrit terbaru Taliban yang menindak hak dan kebebasan perempuan.
Keputusan itu diumumkan setelah rapat pemerintah.
“Anda semua diinformasikan untuk segera mengimplementasikan perintah penangguhan pendidikan bagi perempuan hingga pemberitahuan lebih lanjut,” tulisan surat bertanda tangan Menteri Pendidikan Tinggi Afghanistan Neda Mohammad Nadeem yang ditujukan kepada seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Surat itu dikeluarkan pada Selasa (20/12/2022) dan dibagikan oleh Juru Bicara Kementerian Pendidikan Tinggi Afghanistan Ziaullah Hashmi. Dalam surat tersebut menyebutkan agar universitas swasta dan negeri menerapkan larangan tersebut sesegera mungkin. Surat tersebut juga diunggah ke media sosial.
Hashmi mengunggah surat itu di Twitter dan mengkonfirmasi isinya dalam sebuah pesan kepada The Associated Press tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Keputusan tersebut akan menghalangi upaya Taliban untuk mendapatkan pengakuan dari calon donor internasional pada saat Afghanistan terperosok dalam krisis kemanusiaan yang memburuk.
Komunitas internasional telah mendesak para pemimpin Taliban untuk membuka kembali sekolah, dan memberikan hak kepada perempuan di ruang publik.
Larangan masuk universitas terjadi beberapa minggu setelah para siswa perempuan Afghanistan mengikuti ujian kelulusan sekolah menengah atas.
Seorang mahasiswa jurusan jurnalistik dan komunikasi tahun ketiga di Universitas Nangarhar, Afghanistan -sebut saja namanya Madina- mengaku kesulitan memahami kebijakan baru di bidang pendidikan yang dikeluarkan rezim Taliban itu.
Remaja berusia 18 tahun itu menilai kebijakan tersebut membuat masa depannya kian tak pasti.
“Mereka mengubur impian saya, harapan saya. Semuanya menghilang di depan mata saya dan saya tidak bisa berbuat apa-apa,” ujarnya kepada AFP.
“Apakah menjadi seorang gadis adalah kejahatan? Jika itu masalahnya, saya berharap saya bukan seorang gadis. Ayah saya punya impian bahwa putrinya akan menjadi jurnalis berbakat di masa depan. Yang terjadi sekarang (impian itu) hancur. Jadi, beri tahu saya, bagaimana perasaan seseorang dalam situasi ini?,” ujar mahasiswa perempuan itu menambahkan.
