“Kalau misalnya Pak Prabowo menang, tentu koalisi sudah jelas. Kalau misalnya Pak Jokowi yang menang dan Pemilu sudah selesai, semua partai dalam koalisi 02, itu punya kewenangan sendiri,” papar Andi
Andi juga menyebut Koalisi Indonesia Adil dan Makmur tidak punya perjanjian permanen setelah tahapan Pilpres 2019 berakhir.
Tidak ada ikatan yang mewajibkan partai koalisi untuk tetap bersama setelah rangkaian Pilpres 2019 berakhir. Terutama, ketika pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto – Sandiaga Uno kalah di Pilpres 2019.
“Kan tidak ada juga perjanjian permanen setelah Pemilu Presiden. Itu enggak ada. Perjanjian itu hanya ada di tahapan Pemilu saja. Begitu,” kata Andi.
Oleh karena itu Andi Nurpati menyebut partainya bebas berkomunikasi politik dengan siapa pun. Bahkan, kata dia, Komandan Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bebas pula menjalin pertemuan dengan semua tokoh politik.
Andi mengungkapkan hal ini untuk menanggapi pernyataan Politikus Gerindra Andre Rosiade. Dalam sebuah kesempatan, Andre mengkritik manuver politik Demokrat dan AHY yang dianggapnya menyalahi etika.
“Pihak lain tidak perlu mengatur-atur Partai Demokrat, ya, kan. Tidak punya kewenangan partai lain mengatur Partai Demokrat,” kata Andi.
Menurut Andi, tidak ada pihak lain yang bisa mengatur Demokrat untuk menjalin komunikasi politik. Demokrat berhak bersilahturahmi dengan semua partai.
“Masing-masing partai itu punya kewenangan sendiri-sendiri,” ucap dia.
Dia menegaskan, posisi Demokrat tidak berubah untuk Pilpres 2019. Partai berlambang Mercy itu tetap berada dalam barisan koalisi pendukung pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.
“Kalau bicara Pilpres, nah itu beda. Bicara Pilpres kaitan dengan koalisi sampai dengan detik ini, Partai Demokrat tidak pernah menyatakan diri keluar dari koalisi capres,” ungkap dia.
Sebelumnya, Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade mengkritik keras manuver politik Komandan Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) setelah masa pencoblosan Pilpres 2019 pada 17 April kemarin.
Menurut dia, menuver politik putra sulung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu terkesan mengabaikan rekan partai Koalisi Indonesia Adil dan Makmur. AHY tidak pernah berkomunikasi ke rekan partai koalisi lain untuk menemui Presiden Joko Widodo.
Selain itu, kata dia, AHY acap kali bermanuver menemui para kepala daerah yang nyata mendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Jokowi – Ma’ruf.
