Semarang, EDITOR.ID, – Ketua Umum Gerakan Jalan Lurus(GJL) H Riyanta SH melantik pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) GJL Jawa Tengah, yang berlangusng di Gedung Grandhika Provinsi Jateng pada Kamis (15/12/2022).
Riyanta yang juga Anggota Komisi II DPR RI mengatakan, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) GJL didukung oleh banyak pihak. Dia berharap agar GJL menjadi solusi atas permasalahan nasional.
“Ketika ada persoalan apapun yang selama ini tidak bisa diselesaikan secara tuntas, ketika GJL turun tangan akan bisa selesai,” ujar Riyanta sesuai pelantikan itu.
Dia mengatakan, GJL akan bersinergi dengan pihak manapun tak terkecuali pemetintah, agar bisa bersama menyelesaikan persoalan nasional.
“Gerakan Jalan Lurus mencakup segala persoalan yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, terutama soal praktik penyelenggaraan pemerintah negara,” tuturnya.
Sedangkan asas ormas GJL, lanjutnya, merupakan Pancasila dan UUD 1945. Indonesia adalah negara hukum, jadi ketika ada persoalan, jangan ada penyelesaian di luar hukum, jangan anarkis, tapi bagaimana berusyawarah untuk membangun keserasian sosial.
Terkait ormas GJL, meski sudah terdaftar secara nasional sehingga aspek hukumnya bisa diketahui sampai ke daerah. Gerakan Jalan Lurus berasaskan UUD dan Pancasila, NKRI harga mati.
” Tujuan kumpul mbangun negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Hari ini ada penindasan oknum tertentu kita hanya mengingatkan. Gjl lebih baik berdoa tapi di lapangan akan lebih baik lagi,” katanya.
Budaya gerakan jalan lurus, tambahnya, menjadi budaya yang harus dijunjung setiap anggotanya. ” Jika ada oknum melakukan pemerasan kepada masyarakat. Maka anggota GjL akan ikut membantu menyelesaikan secara hukum dan berdasarkan KUHP.,” paparnya.
Sementara itu, Ketua terpilih DPW GJL Jateng Ali Yusron menuturkan, pihaknya akan bersinergi dengan pemerintah dan membantu masyarakat menyelesaikan masalah secara hukum tanpa tebang pilih.
“Kami akan bersinergi dengan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan berkaitan dengan hukum tanpa tebang pilih,” ujar Ali.
Ali Yusron mengatakan pihaknya akan mendorong para anggotanya agar dalam melakukan pekerjaan apapun jangan sampai melanggar hukum.
“Kita saling mengoreksi bila di antara kita terjadi kesalahpahaman atau berbeda pendapat, karena dengan mengoreksi bisa kita selesaikan dengan demokrasi sesuai dengan dasar hukum negeri ini,” tuturnya.(tim)
