Menhan Prabowo Subianto (kanan) dan Menhan China, Jenderal Wei Fenghe (kiri), di Beijing, Senin (16/12/2019). (Foto: ANTARA)
EDITOR.ID, Jakarta,- Dunia politik memang sering cepat berubah. Ini yang diperlihatkan dalam hubungan terkini antara Prabowo Subianto dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dulu saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Prabowo disanjung-sanjung dan diusung sebagai Calon Presiden (Capres) oleh PKS.
Namun kini setelah bergabung ke dalam pemerintahan Joko Widodo dan menjabat posisi Menteri Pertahanan, sepak terjang Prabowo pun sering jadi sorotan partai berslogan bersih dan peduli ini.
Kritik terkini, PKS mengingatkan Menhan Prabowo Subianto untuk menjalankan pesan Presiden Joko Widodo terkait kunjungan ke luar negeri (LN). Dalam tenggang tiga bulan, Prabowo sudah bepergian ke tujuh negara.
Ketika itu, pak Jokowi berpesan meminimalkan kunjungan ke luar negeri dan menunjukkan ‘berkunjung’ ke luar negeri dapat melalui telepon genggam (handphone).
“Pertama, Pak Jokowi saat 16 Agustus 2019 lalu sudah mengingatkan agar meminimalkan kunjungan ke LN. Bahkan secara demonstratif beliau menunjukkan via handphonenya kunjungan LN bisa melalui handphone. Dunia sudah terkoneksi,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Kamis (16/1/2020) malam sebagaimana dilansir dari detikcom.
Mardani mempersilakan Prabowo untuk kunjungan ke luar negeri, namun Mardani mengingatkan kepastian investasi usai kunjungan tersebut. Dia juga mengatakan diperlukan transparansi dari kunjungan ke luar negeri tersebut.
“Kedua, kunjungan ke LN monggo saja dilakukan tetapi mesti dipastikan return on investmentnya jauh lebih baik. Dan semua perlu disampaikan pada publik secara transparan,” ujar Mardani.
Mardani juga mengingatkan kepada Prabowo sebagai pejabat publik yang melakukan kunjungan ke luar negeri harus siap mendapat pengawasan dari masyarakat. Sebab, uang yang digunakan kunjungan ke luar negeri berasal dari masyarakat.
“Ketiga, semua pejabat publik mesti siap untuk mendapat pengawasan dari publik. Karena dana yang digunakan memang dana masyarakat,” imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Pertahanan Prabowo kerap ke luar negeri sejak dilantik pada 23 Oktober 2019. Juru bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut bahwa kunjungan luar negeri adalah bagian dari diplomasi pertahanan yang dilakukan Prabowo.
“Diplomasi pertahanan itu penting sekali. Itu adalah bagian penting konsep besar pertahanan kita, kita hidup di dunia terdiri dari negara-negara yang besar,” ujar Dahnil kepada wartawan di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).
