Mengenai hal ini, Yanto Eluay menjelaskan terlepas pro kontra pemekaran, sebenarnya pemekaran tanah Papua didasari oleh tujuan pemerintah menyetujui aspirasi masyarakat dengan adanya daerah otonomi baru.
“Ini untuk kesejahteraan masyarakat dan juga untuk kedamaian masyarakat, untuk kepentingan masyarakat dan tak ada tujuan lain. Inti dari pemekaran ini untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat,†ungkapnya.
Ia pun meminta setiap tokoh di Papua tidak menyampaikan pendapat ataupun sikap pribadi yang seolah-olah adalah sikap seluruh rakyat Papua.
“Kami sangat mengapresiasi pemerintah pusat dengan hal ini. Kepada seluruh tokoh-tokoh saya ingin sampaikan jangan menggeneralisir bahwa pernyataan Anda adalah pernyataan seluruh rakyat Papua,†tegasnya.
Ia pun meminta pemerintah pusat tak lagi mengabaikan pemimpin masyarakat hukum adat. Menurutnya pemimpin masyarakat adat punya hak yang mengikat. “Kita sama-sama punya tanggungjawab menjaga kedamaian wilayah adat kami,†tutupnya.
Yonas Nusi mengatakan, Lembaga Independen Pengelola Dana Otonomi khusus terpisah dari APBD perlu dilakukan, agar dapat mengawal dana Otsus hingga ke rakyat.
“Ini penting karena akan mengawal dana terstruktur dengan baik dari Istana ke kampung-kampung,†ucapnya lagi.
Selain itu, Max Abner Ohee menambahkan, ia meminta pihak-pihak yang memanfaatkan isu-isu Papua untuk kepentingannya agar berhenti. “TNI Polri silahkan data mereka dan menegakkan hukum agar mereka berhenti,†ucapnya.
Jack Puraro selaku Ketum Gerakan Pemuda Jayapura menyatakan, 7 poin yang disampaikan adalah pikiran yang disampaikan seluruh rakyat yang ingin hidup damai.
“Saya ingin sampaikan agar negara lebih tegas dan gunakan powernya untuk tindak segala tindakan yang memprovokasi dan mengacaukan keamanan di Papua,†jelasnya.
Hal senada juga disampaikan Nico Mauri, ia mengajak semua komponen di Papua ikut mendukung pemerintah dalam membangun Papua.
Jan Christian Arebo dalam kesempatan itu meminta perhatian serius dari pemerintah mengenai situasi Kamtibmas di Intan Jaya. “Jadi ada perhatian serius dari Pemprov Papua, jangan hanya berharap kepada TNI- Polri,†ucapnya.
Ia juga meminta tak perlu ada oknum di luar Papua yang berbicara soal Otsus dan pemekaran di Papua, karena hal itu sudah ada yang mengakomodir.
