Pada siang hari, jumlah orang yang beraktivitas di DKI Jakarta bisa mencapai 11 juta jiwa yang terdiri dari masyarakat yang tinggal di DKI Jakarta dan masyarakat yang berasal dari daerah-daerah penyangga yang bekerja di DKI Jakarta yang mencapai 3-4 juta jiwa.
Tingkat heterogenitas masyarakat di DKI Jakarta sangat tinggi baik heterogenitas berdasarkan latar belakang suku, ras, agama, kelompok, tingkat pendidikan, maupun tingkat ekonomi.
Heterogennya masyarakat DKI Jakarta menjadikan pola sikap dan pola perilaku masyarakat di Provinsi DKI Jakarta sangat beragam.
Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh Pj. Gubernur DKI Jakarta mendatang relatif lebih besar dibanding Pj. Kepala daerah di daerah lainnya di luar Provinsi DKI Jakarta.
Sejarah Dinamika Politik Jakarta
Penjabat Gubernur DKI Jakarta yang menggantikan Anies memiliki tantangan yang tidak kecil dan mudah. Tidak hanya mengelola pelayanan dan administrasi pemerintahan serta membangun perekonomian yang lebih kuat, Pj. Gubernur nanti harus mampu menciptakan iklim yang sejuk, yang bisa merangkul semua kelompok masyarakat yang selama lima tahun terakhir mulai terpolarisasi secara signifikan.
Penjabat Gubernur harus bisa meredam bahkan menghilangkan riak-riak perpecahan dari sisa kontestasi politik Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 silam. Tidak boleh ada lagi istilah kampret dan cebong di dalam kamus bahasa pergaulan masyarakat DKI Jakarta.
Oleh karena itu, Pj. Gubernur mendatang haruslah figur yang tepat yang dapat diterima oleh semua kelompok dan lapisan masyarakat.
Figur yang dipercaya oleh semua masyarakat mampu membangun kembali persatuan yang sempat terkoyak karena kontestasi politik identitas yang terlalu kuat.
Figur tengah yang tidak condong ke salah satu kelompok sehingga mampu melaksanakan dan menjaga proses Pilkada mendatang dengan baik, jujur, dan adil.
Kolektif Membangun Jakarta
Provinsi DKI Jakarta adalah barometer Indonesia. Provinsi DKI Jakarta harus mampu membawa kesejukan sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Provinsi DKI Jakarta harus bisa menjadi stabilisator bagi perekonomian nasional yang sedang diterjang badai pandemi Covid-19.
Bahkan, DKI Jakarta harus bisa menjadi bumper yang mampu menggerakkan perekonomian nasional di tengah kondisi yang serba sulit. Namun, perekonomian yang kuat tidak mungkin tercipta jika stabilitas sosial kemasyarakatan tidak terbangun dengan baik.
Membangun ekonomi yang kuat diperlukan dukungan dan peran serta seluruh elemen masyarakat. Masyarakat harus memiliki kesadaran kolektif untuk bahu membahu dan saling membantu mewujudkan perekonomian yang lebih berkualitas, kuat, mandiri, adil, dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Perbedaan pilihan politik tidak boleh menjadi alasan untuk saling membenci dan menghancurkan.
