Juga akan diupayakan peningkatan fasilitas efisiensi kegiatan bongkar muat dengan menyediakan HMC (Harbour Mobile Crane), RTG (Rubber Tyred Gantry) dan HT (Head Truck). BP Batam juga berencana memperluas area container yard (CY) dari dua hektar menjadi 10 hektar dan rencana direct call ke China dan Afrika.
Sedangkan rencana jangka menengah yang saat ini sedang dirancang BPP Batam yakni pengembangan pelabuhan transhipment hub dengan penataan manajemen pengelolaan pelabuhan dan optimalisasi dermaga utara Pelabuhan Batu Ampar.
Selain itu, ke depan, di pelabuhan Batuampar akan dilakukan integrasi pelayanan antarmoda pengangkutan untuk container dan kargo udara. “Serta pelayananan tranship dan transhipment untuk mendukung direct call yang akan tersedia hingga penyediaan fasilitas pelabuhan yang modern untuk layanan container, tanker, pergudangan, hunian, hingga pekantoran,” kata Nasrul.
Untuk merealisasikan rencana tersebut dibutuhkan dukungan dari pemerintah pusat terkait pengelolaan dan pemanfaatan Pelabuhan Batuampar. nasrul berharap dengan peninjauan langsung ini pemerintah pusat dapat segera melakukan pengambilan keputusan terkait rencana pengembangan pelabuhan baik jangka pendek maupun menengah.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam Rafky Rasyid mengungkapkan bahwa sampai saat ini biaya logistik dari Batam ke luar negeri masih relatif mahal. Meskipun diakuinya sudah ada usaha dari BP Batam untuk melakukan efisiensi, menata sistem kepelabuhanan, dan melakukan modernisasi peralatan di pelabuhan.
Namun, lanjut Rafky, dampaknya belum begitu terasa pada penurunan tarif logistik di Batam. Pelaku usaha di Batam berharap penurunan tarif cepat direalisasikan supaya menjadi daya tarik bagi investor berinvestasi di Batam.
“Kita paham juga bahwa menata pelabuhan ini tidak mudah dan butuh proses dan butuh waktu. Tapi kita berharap bisa secepat mungkin untuk mendukung kegiatan investasi di Batam,” kata Rafky.
Selama ini Kantor Pelabuhan Laut (Kanpel) Batam memang sedang menjadi sorotan publik. Pasalnya tudingan miring terkait masih maraknya dugaan pungutan liar (Pungli) di instansi tersebut. Selain itu belakangan ini para pengusaha juga mengeluh akibat berbelit belitnya birokrasi pelayanan di Kanpel Batam sebagai pengelola seluruh pelabuhan resmi yang ada di Pulau Batam
