Arief Choiri juga menyinggung soal kartu tani yang digagas Presiden Jokowi, yang dikacau oleh para mafia dengan berbagai cara :
1. Pembuatan kartu tani yang diulur-ulur agar petani tidak bisa menebus pupuk.
2. Saat tidak musim tanam, petani dipaksa menebus pupuk subsidi (sesuai RDKK), karena petani belum butuh, maka banyak petani yang menyerah ketika “pupuk yang ditebus†diganti uang yang tidak sepadan oleh oknum distributor. Sedang saat musim tanam petani butuh pupuk, jatahnya sudah habis. Hingga dengan terpaksa petani membeli pupuk non subsidi dengan harga yang lebih mahal ke distributor. atau beli “yarnen†bayar setelah panen.
3. Pupuk subsidi yang harusnya dikeluarkan saat musim tanam, dikacau distribusinya dengan berbagai alasan, sehingga saat dibutuhkan seolah-olah tidak ada stok.
Jo-Man juga meminta kepada kementrian terkait, yaitu Kementrian Pertanian agar bisa membasmi mafia-mafia pupuk yang selalu beraksi di saat musim tanam lakukan juga pemeriksaan mulai lini I hingga lini IV, di gudang-gudang penyangga hingga distributor.
Jo-Man mendesak kepada Kementrian BUMN agar melakukan perombakan total di jajaran Direksi di Pupuk Indonesia dan anak perusahaannya, terutama Petrokimia Gresik yang berada di Jatim. Harapannya agar benar-benar melakukan tata kelola perusahaan yang baik dan menghilangkan “conflict of interest†didalam perusahaan. Basmi “tikus-tikus†yang selama ini menggerogoti perusahaan dari dalam dan bekerjasama dengan para “mafia pupukâ€. (Tim)
