Mantan sekjen Golkar ini menegaskan, setiap pertemuan tokoh yang mengatasnamakan Partai Golkar, harus dengan mandat dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. “Kalau tidak ada mandat dari ketua umum, maka sangat tidak etis. Sangat tidak etis JK bicara dengan Mbak Mega atas nama Golkar,” tegas Idrus.
Rencana pertemuan JK dengan Megawati memang menjadi perhatian pascapemilihan umum presiden (Pilpres) 2024. Diketahui selama Pemilu 2024, JK sebagai salah-satu tokoh yang mendukung Paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Meskipun JK adalah salah-satu tokoh senior di Partai Golkar, partainya berada di barisan pendukung rival, di paslon 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Sementara, Megawati dengan PDI Perjuangan adalah tokoh dan partai utama dalam mengusung paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Dalam penghitungan suara sementara hasil Pilpres 14 Februari 2024, Paslon 02 menang dengan perolehan suara di atas 54 persen yang membuat Pilpres 2024 cukup digelar satu putaran. Sedangkan Paslon 01 dan Paslon 03 sampai saat ini belum mengakui kemenangan Paslon 02.
Sejumlah tokoh serta politikus pendukung Paslon 01 dan Paslon 03 dikabarkan saat ini dalam satu pandangan untuk menyatakan hasil pemilu yang curang. Bahkan muncul wacana dari barisan Paslon 01, maupun Paslon 03 untuk mengusulkan hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024. (tim)
