Kabinet Djuanda disebut sebagai zaken kabinet atau kabinet extra-parlementer yaitu kabinet yang dibentuk tanpa melihat jumlah kursi di parlemen.
Meski Kabinet Djuanda tidak memperoleh kepercayaan dari anggota parlementer, tetapi kabinet ini mendapatkan dukungan dari partai-partai besar.
Namun Kabinet Djuanda dibubarkan Soekarno dengan memberlakukan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan resmi dibubarkan pada 10 Juli 1959.
Setelah Kabinet Djuanda gagal, Soekarno menunjuk Mohammad Natsir yang menjadi formatur zaken kabinet berikutnya. Soekarno juga mengangkat Natsir sebagai Perdana Menteri pada 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951
Saat itu, Kabinet Natsir sudah diisi oleh para ahli non politisi (zaken kabinet dari kalangan profesional). Namun Kabinet Natsir bertahan hingga 21 Maret 1951.
Setahun berikutnya Soekarno membentuk zaken kabinet yang dipimpin oleh Wilopo pada 19 Maret 1952. Formatur kabinet yang baru ini dipimpin Wilopo dan diberi nama Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo merupakan kabinet zaken. Kabinet ini bertugas mulai dari 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953.
Pembentukan zaken Kabinet bukanlah sebuah ide untuk menyingkirkan peran parpol dalam pemerintahan. Parpol sebagai salah satu pilar terpenting dalam sistem demokrasi modern tetaplah wajib secara aktif dan partisipatif dalam mengurus negara.
Namun sosok profesional tetap harus dilibatkan dalam mengurus negara. Kompetensi, pengalaman dan keahlian sosok profesional masih sangat dibutuhkan untuk memimpin Lembaga pemerintah dan Kantor Kementrian. Agar kantor kementrian mampu menjalankan program dan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Terutama dalam pembentukan tim ekonomi di barisan Kabinet Prabowo-Gibran. Formatur kabinet di masa transisi harus cermat betul menghitung siapa sosok dan kandidat yang mampu menterjemahkan visi misi Presiden dan Wapres.
Misalnya dalam bidang ekonomi, sosok kandidat menteri harus mampu membaca dan menyiapkan strategi yang handal untuk mengawal berbagai isu strategis dan sangat butuh perhatian serius. Yakni ketersediaan pangan secara aman bagi 250 juta rakyat Indonesia, kebijakan jaminan sosial, ketersediaan energi yang mulai bertransformasi ke energi ramah lingkungan (green energy) yakni penggunaan baterai dan listrik.
Para menteri ekonomi Kabinet Prabowo-Gibran juga harus diangkat dari sosok yang memahami kebijakan ekonomi hilirisasi, kebijakan program makan siang gratis bagi anak sekolah, mampu mengelola kebutuhan rakyat yang nilainya sangat besar mencapai ratusan triliun. Juga menjaga jaminan sosial untuk layanan kesehatan, pendidikan dan kestabilan harga bahan pokok bagi rakyat Indonesia.
