“Saya kira tiga alasan ini menemukan relevansinya, apalagi kalau bicara rekonsiliasi dan pembelahan yang tajam, yang potensinya juga akan terjadi di Pilpres 2024,” ujarnya.
Politik Dinasti Hal yang Wajar Banyak Partai dari Ortu Turunkan ke Anaknya
Menurut dia, mendorong Gibran sebagai bacawapres pendamping Prabowo bukan berarti melanggengkan politik dinasti. Dia menilai dalam demokrasi, tidak dikenal politik dinasti, karena semua dikembalikan kepada rakyat.
Dia mencontohkan di PDIP dikendalikan trah keturunan Presiden Pertama Soekarno. Partai ini dipimpin putri Bung Karno Megawati Soekarnoputri. Presiden RI-5 itu juga menempatkan Puan Maharani, putrinya atau cucu Bung Karno sebagai salah satu pimpinan partai dan kini jadi Ketua DPR.
Selain di PDIP juga di Demokrat. Sepak terjang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang dianggap sebagai kelanjutan dinasti politik Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“AHY maju Pilkada DKI (Pilgub DKI Jakarta 2017) hasilnya kalah dan Puan juga tidak dicalonkan sebagai capres, karena memang ini urusannya dengan rakyat. Semua ada kalkulasinya, mau anak siapapun, apakah itu anak presiden atau anak orang biasa sama saja,” ujarnya.
Karena itu menurut dia, di dalam sistem demokrasi pemilu, tidak ada politik dinasti karena semuanya setara dan bergantung kepada rakyat, apakah figur yang bersangkutan diterima atau tidak.
Anis Matta juga menilai tidak boleh ada diskriminasi usia untuk menjadi pemimpin dengan menghilangkan hak anak muda. Padahal menurut dia, suara anak muda diperebutkan dalam setiap pemilihan.
“Jadi ketika orang sudah menjadi pemilih di usia muda, maka pada saat yang sama tidak boleh dihilangkan haknya untuk menjadi pemimpin,” katanya.
Menurut dia, kiprah para pemimpin muda, banyak dikenal dalam sejarah Islam dan berhasil seperti Umar bin Abdul Azis, Khalifah Dinasti Umayyah dan Muhammad al-Fatih (Mehmed II), Sultan Ustmaniyah, Turki.
Dia menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres 40 tahun atau yang menduduki jabatan yang dipilih dari pemilu/pilkada pada Senin (16/10), bisa saja dikaitkan dengan isu keluarga Presiden Jokowi agar putra sulungnya bisa maju sebagai bacawapres.
“Keputusan MK ini memang gampang dihubungkan dengan isu keluarga, tapi kita mesti melihat hal ini, bukan hanya berlaku di 2024, tetapi juga di 2029 dan seterusnya. Kita harus memandang ini dari sisi keadilan,” katanya. (tim)
