Chaidir mengatakan, Edy akan menjadi staf di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. “Jadi staf anjungan Taman Mini. Jadi dia ingin ke sana minatnya, ingin jadi staf anjungan Taman Mini,” kata Chaidir.
Ketika ditanyakan lebih lanjut apakah keputusan yang bersangkutan untuk mundur karena ada permasalahan mengingat umur yang masih muda sekitar 44 tahun atau tersisa 16 tahun berkarir sebelum pensiun, Chaidir juga menampik hal itu.
“Tidak, tidak ada masalah. Dia ingin mengundurkan diri saja, kalau saya lihat sih surat pernyataan pengunduran diri. Dia ingin jadi staf di anjungan Taman Mini,” katanya.
Dengan menjadi staf, Edy kemudian akan kehilangan tunjangan jabatan, Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), tunjangan operasional dan transportasi.
Pada pembahasan KUA-PPAS untuk APBD 2020 DKI Jakarta ditemukan kejanggalan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta.
Kejanggalan itu ada pada promosi wisata di media sosial dengan menggunakan jasa “influencer” senilai Rp5 miliar.
Anggaran sebesar Rp5 miliar untuk membayar lima influencer pada 2020 viral di media sosial. Kelima influencer itu rencananya diminta membantu mempromosikan pariwisata dan kebudayaan DKI Jakarta kepada warganet yang menjadi pengikutnya (followers) di media sosial.
Edy Junaedi menyatakan, anggaran Rp5 miliar bukan hanya untuk biaya influencer.
“Saya luruskan, anggaran itu bukan satu ‘influencer” Rp1 miliar. Di dalamnya itu ada macam-macam, ada belanja event dan biaya publikasi,” ujar Edy, Senin (28/10).
Edy menyampaikan, kegiatan tersebut sudah diterapkan bertahun-tahun. Namun anggaran itu akhirnya dicoret dari rancangan KUA-PPAS 2020 pada awal Oktober lalu dan dialihkan untuk anggaran balap mobil listrik Formula E 2020.
“Sekali lagi dihapus bukan karena media meributkan, tapi karena ada Formula E. Ini (dana) kami geser semua ke Formula E. Kita pikir tidak usah gunakan influencer dari luarlah, pakai kolaborasi saja,” kata dia.
Satu lagi pejabat DKI Jakarta menyampaikan pengunduran diri langsung ke Anies. Dia adalah Kepala Bappeda Mahendra Satria Wirawan. Pria ini sempat membuat klarifikasi tentang munculnya informasi KUA PPAS 2020 di portal Jakarta.go.id. Data tersebut yang kemudian disoroti PSI karena didalamnya ada sejumlah pos anggaran nyleneh. Mulai dari pengadaan lem Aibon, Ballpoint, Komputer yang kini menjadi heboh di kalangan publik. (antara)
