EDITOR.ID, Jakarta,- Sudah bukan rahasia umum lagi. Hampir sebagian besar birokrasi daerah dan lembaga pemerintah sering wajib “mempersembahkan upeti” kepada oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jika ingin aman laporan keuangannya dari hal yang tak wajar.
Sebab jika di laporan keuangan ada temuan uang yang disalahgunakan, maka siap-siap birokrasi dan kepala daerah harus berhadapan dengan aparat hukum.
Hal inilah yang dimanfaatkan sejumlah oknum pejabat BPK untuk mendapatkan “uang setoran” ketika turun ke daerah mengaudit laporan keuangan Pemerintah Daerah.
Cerita seperti ini sudah jamak dari mulut ke mulut. Sehingga seringkali gaya hidup dan ekonomi auditor BPK sering kontras dengan tetangga kanan kirinya. Rumah yang mentereng dan segala fasilitas mobil dengan cepat ia peroleh.
Bagi yang apes dan ketahuan, dengan mudah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencokok mereka yang sedang “bertransaksi” order mendesain laporan keuangan seolah tak ada duit yang dicuri. Karena uang untuk upeti ke pejabat BPK telah disiapkan. Nilainya tergantung kesalahan yang dibuat birokrasi saat menilep uang rakyat.
Laporan keuangan tersebut dibuat cantik dan wajar. Sehingga proyek yang sebagian dananya wajib disetor balik atau cash back ke oknum penyelenggara pemerintahan tak akan ketahuan.
Terbukti dari kasus Bupati Bogor Ade Yasin yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Dalam kasus ini penyidik KPK berhasil menyita uang lebih dari satu miliar yang telah disiapkan ibu Bupati Ade Yasin untuk menyogok pejabat BPK yang sekarang sudah mulai berani memasang tarif sesuai pesanan pejabat daerah.
Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan dalam kegiatan tangkap tangan KPK berhasil melakukan penyitaan barang bukti berupa uang rupiah dengan total Rp 1.024.000.000 (miliar) yang terdiri dari Rp 570 juta tunai, dan uang yang pada rekening bank dengan jumlah sekitar Rp 454 juta rupiah.
“Saat itu pihak-pihak penerima uang sudah kembali ke daerah masing-masing di Bandung,” ujar Firli Bahuri dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/4/2022) dini hari.
Firli mengatakan awalnya KPK menerima informasi adanya tindak pidana dugaan perkara korupsi dan menerjunkan tim ke salah satu hotel di kawasan Bogor, Jawa Barat. KPK melakukan operasi pengintaian aktivitas dalam hotel tersebut.
“Sehingga KPK secara teknis membagi tugas ada yang berangkat ke Bandung dan ada juga yang mencari bukti yang memang diduga telah dilakukan terkait tindak pidana dugaan perkara korupsi,” ujar Firly.
