EDITOR.ID, JAKARTA- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)? akan melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)? di Istana Preaiden, Jakarta, Rabu (15/6)
Menanggapi hal itu Staff khusus Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Teuku Taufiqulhadi mengatakan itu adalah hak preogratif presiden di dalam pergatian itu berlangsung sebagaimana mekanisme yang ditetapkan oleh Presiden.
“Jadi tidak ada sesuatu yang luar biasa di dalam kontek reshuffle tersebut dan sepenuhnya memang dibawah kendali Presiden. Pergantian Pak Sofyan Djalil dengan Hadi Tkahjanto menurut saya sesuatu yang selwlu baik karen itu adalah keputusan Presiden,” ujarnya kepada wartawan di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (15/6)
Menanggapi perihal pergantian Wakil Menteri ATR/BPN, menurutnya belum mengetahui info tersebut karena sampai sekarang ini adalah perubahan maupun serah terima jabatannya antara Sofyan Djalil dengan Hadi Tjahjanto.
“Serah terima jabatannya nanti sore pukul 16.00 WIB. untuk Wakil Menteri ATR masih kita tunggu. Saat ini Sofyan Djalil masih berada di kantor Kementerian ATR/BPN.sampai serah terima jabatan,” ucapnya
Dikatakannya saat ini adalah Pak Menteri ATR/BPN mengundang para Dirjen, staff khusus untuk makan siang bersama di kantor Kementerian ATR/BPN.
Program Tetap Dilanjutkam
Terkait program Kementerian ATR/BPN akan terus dilanjutkan, kata dia pasti ini adalah program dari Presiden apa yang dilaksanakan oleh Menteri yang baru ini adalah program Presiden.
“Pasti menteri akan melaksanakan program tersebut. Karena bukan dari program menteri tersebut. Menteri adalah mencari upaya menjadi lebih bisa melaksanakan dengan mudah dalam program itu,” ujar Taufiqulhadi
Ia mengatakan pihaknya berharap dengan pergantian ini tentunya adalah harapan dari masyarakat Indonesia. Segala sesuatu tetap menjadi lebih baik.
“Saat ini yang sudah dikerjakan oleh Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil sudah baik. Sertifikat itu telah dicapai target dan sesuai denga harapan Presiden,” ujarTaufiqulhadi
Ia berharap kedepannya bisa dipertahankan kedepannya dan menjadi lebih baik. Ini tidak ada kaitannya mendukung atau tidak mendukung seorang seperti saya ini. Tetapi pihak Kementerian ATR/BPN menganggap ini adalah hak preogratif Presiden.
Ia sekali lagi menekankan yang bertanggung jawab penuh ini adalah Presiden. Menteri hanya pendukungnya saja ataupun pembantunya Presiden.
“Kalau Presiden menganggap kalau di dalam kerangka ke stabilan pemerintah itu adalah harus beliau utak atik sedikit persoalan anggota kabinet ini. Maka kita berpikir itu adalah sesuatu yang lebih baik,” pungkasnya
