“Siapa penyelenggara (pencegahan) nya? Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan. Jadi kalau saya harus marah, saya harusnya marah sama kementerian yang harusnya bisa mensortir seperti itu, tapi nggak terjadi,” terangnya.
Pemerintah Indonesia sampai saat ini hanya mampu meredam berbagai gejolak yang terjadi di Papua.
“Saat ini pemerintah goalnya hanya bertahan. Hal ini cuma bisa mempertahankan Papua. Menurut saya, kita harusnya bisa menjadi pemenang. Pemenang di hati Papua, pemenang di Pulau Papua. Kita harus menang,” pungkas Connie.
Menurutnya, dalam menangani kerusuhan yang terjadi di Bumi Cenderawasih yang bermula dari kasus makian dan rasisme yang terjadi Malang dan Surabaya, Jawa Timur itu tidak melakukan pendekatan atau cara lama.
“Kita tak bisa lagi melakukan pendekatan lama untuk menyelesaikan masalah lama, maka harus ada pendekatan baru mengatasi masalah Papua,” jelas dia.
Menurut apa yang terjadi di Papua berimbas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang belum beres. Dengan demikian, semua stakeholder diminta untuk bekerja menuntaskan permasalahan yang terjadi di Papua dan Papua Barat.
“Kita harus mendorong Kementerian terkait untuk ada dan hadir di Papua jadi jangan selamanya dibuat seolah-olah ini PR TNI-Polri,” tandas dia
Seperti diketahui, dari gejolak yang terjadi di Papua belakangan ini hanya disulut oleh kasus yang menimpa mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya.
Polisi mulai mengusut aksi demonstrasi diikuti kerusuhan di Jakarta, Papua, dan Papua Barat. Kepolisian pun sudah menetapkan 33 orang tersangka setelah menangkap 64 orang dalam sejumlah aksi kerusuhan di Papua pada Sabtu (30/8/2019) dan Minggu (31/8/2019). (tim)
