EDITOR.ID, Bandung. Relawan Perjuangan Demokrasi (RepDem) DPD Jabar gelar Rakerda, yang dibuka oleh Ketua DPN Repdem, Jumat 24 September 2021 di Grand Cokro Hotel, Cihampelas Bandung.
Sekretaris Panitia Rakerda, Naga Santana, S.H., mengungkapkan dalam kegiatan Rakerda Repdem DPD Jabar ini digelar diskusi yang mana sebelumnya telah terkonfirmasi tiga kementerian yang berpartisipasi yakni Kementerian Sosial, Kementeri Koperasi dan Kementerian Pertanian, dari akademisi hadir Prof. Dr. Muradi, dan dari pengamat ekonomi dan teknologi Gerakan RECOVIND (Recovery Indonesia) Bung Je sebagai Narasumber.
Naga menjelaskan tema dari Rakerda yaitu ?Solidaritas Marhaenis? yang kita turunkan dalam konteks mengawal program Nawacita, dengan sumbangsih dan semangat gotong-royong.
?Gotong royong bukan hanya dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan menteri-menterinyanya saja, tetapi kita juga melakukan gotong-royong untuk kesejahtreaan masyarakat,? ujar Naga Santana.
Ia berharap dari Rakerda Repdem DPD Jabar ini akan diadopsi ke Repdem Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat.
?Rakerda ini kegiatan nyata yang dilakukan Repdem DPD Jabar, yang akan diadopsi di setiap Repdem DPC Kabupaten/Kota bagaimana menyatu dengan rakyat secara nyata.
Kedepan Repdem Kabupaten/kota ini akan menjalankan Rakercab masing-masing yang intinya bagaimana membangun diri menjalankan program-program yang pas untuk mereka sehingga mudah mengorganisir dan menyatu dengan rakyat dengan jelas dan nyata.? Jelas Naga Santana, sekaligus moderator diskusi, Jumat 24 September 2021.
Dalam diskusi Rakerda Repdem DPD Jabar, hadir sebagai Deputi bidang perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi.
Dalam paparannya, Ia mengatakan Kesejahteraan adalah amanah Nawacita, bagaimana mengakselerasi pemulihan ekonomi melalui sinergi dalam mendorong kemajuan UMKM.
?Bicara kesejahteraan, amanah Nawacita adalah pesan penting proses politik. Mendorong Koperasi dalam kemandirian ekonomi,? kata Ahmad Zabadi.
Ia mengungkapkan masih para banyak petani, nelayan dan masyarakat desa belum bisa menikmati kepastian hukum atas lahan usahanya. Konsep redistribusi adalah momen baik untuk diimplementasikan.
?Hak pengelolaan Hutan melalui program perhutanan sosial menjadi perhatian pemerintah. Setidaknya 4.5 JT hektar sudah diserahkan pengelolaan kepada masyarakat, ini adalah bukti pemerintah memberikan keadilan kepada rakyat,? paparnya.
Ia menambahkan, saat ini tinggal bagaimana memanfaatkan lahan hutan memiliki Nilai ekonomi, disinilah peranan koperasi dan UMKM.
?Kelemahannya adalah keterbatasan SDM yang dimiliki oleh petani, nelayan dan masyarakat desa hutan. Disinilah koperasi diperankan sebagai konsolidasi bagi perhutanan sosial,? Tukasnya.
Sementara itu, Ketua Umum RECOVIND (Recovery of Indonesia), Bang Je mengungkapkan, gambaran umum bagaimana caranya bangsa ini keluar dari pandemi Covid-19. Terutama UMKM yang mengalami masalah krusial sejak adanya PSBB dan PPKM saat ini.
?Pertumbuhan Makro ekonomi kita sangat terpuruk bergerak hanya 0,8 sampai 1,3 persen saja. Mulasi PSBB hingga PPKM saat ini kami menilai sebagai inhibitor utama yang menghambat siklus ekonomi,? Ungkap Bang Je.
Bang Je menjelaskan, adanya pembatasan kegiatan masyarakat (PSBB/ PPKM Level 1-4) ditambah dengan refocusing APBN ataupun APBD tentunya membuat mandegnya dunia usaha, di sector riil seperti industry tekstile, industry ritel, perhotelan, pariwisata, jasa konsultan, konstruksi, perdagangan, UMKM. Bahkan para buruh juga terdampak PHK dan mengalami dampak yang sangat besar atas terjadinya pelemahan ekonomi yang sedang melanda negeri.
Tingkat kemiskinan semakin bertambah selama pandemic ini.
?Pinjaman mereka di Bank menjadi kendala dan mengeluh dan kesulitan akibat terdampak dari adanya PPKM, faktanya buruh banyak kena PHK, banyak UMKM yang bangkrut karena cicilan yang tidak terbayarkan bahkan sampai terjadinya penyitaan asset,? imbuhnya.
Bang Je menyebutkan seharusnya Pemerintah melihat hal tersebut harusnya menjadi sebuah tantangan yang harus dikaji kembali.
?Satu sisi PPKM adalah baik untuk kesehatan sebagai katalisator penyembuhan pademi sementara dari sisi ekonomi PPKM adalah sebagai Inhibitor atau pengganggu utama, oleh karena itu perlu strategy khusus untuk menjaga equilibrium (kesetimbangan) antara inhibitor dan katalis tersebut agar sisi kesehatan dan ekonomi dapat seimbang? paparnya.
Ia berharap, Pemerintah harus segera berpikir dan melakukan langkah-langkah efesien, kreatif dan ekonomis untuk mengendalikan kondisi ekonomi ke semula. Pemerintah perlu memberikan katalis baru berupa kebijakan preventif dan corrective pada bidang ekonomi agar siklus ekonomi dapat berputar kembali secara normal.
?Kepada pemerintah kami meminta diberikan kemudahan bagi UMKM, yang terdiri dari nano ekonomi, mikro ekonomi dan medium ekonomi dimana mereka kondisinya semakin menurun, seperti contoh kasus di kawasan puncak, sedikitnya 1900 pelaku UMKM sudah gulung tikar, super ritel bertumbangan, pabrik dan industry semakin lesu, PHK dimna-mana, bagaimana pemerintah mengatasinya secara nyata?? tegas Bang Je.
