EDITOR.ID – Jember, Pemerintah telah menyiapkan bantuan sosial kepada masyarakat Indonesia yang terdampak COVID-19. Bantuan yang disalurkan baik berupa uang cash maupun paket sembako yang telah tersebar ke seluruh wilayah Indonesia.
Akan tetapi, penyaluran bansos ini tidak semuanya berjalan mulus. Beberapa masyarakat dari berbagai daerah mengeluh tidak menerima bantuan sosial ini, padahal mereka  turut terdampak secara ekonomi sebagai imbas dari pandemi COVID-19 ini.
DPW Seknas Jokowi Jawa Timur memiliki beberapa catatan mengenai kejadian yang terjadi di lapangan terkait proses pendistribusian bansos COVID-19 ini. DPW Seknas Jokowi Provinsi Jawa Timur menyebut akar masalah dari permasalahan tersebut berada pada validasi data. Dari hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan, kebanyakan pendataan masih salah sasaran.
“Di tingkat daerah proses pendataan masih belum valid. Banyak diantaranya masih salah  sasaran. Misalnya, warga meninggal masih terdata, penduduk yang tidak memiliki NIK terdata, warga mampu terdata, dan sebagainya. Tak ayal jika banyak warga yang protes karena tidak mendapat bantuan padahal memang dalam kondisi yang sulit,†terang Sapto Raharjanto ketua DPW Seknas Jokowi Provinsi Jawa Timur.
Selain itu, Sapto menyebut bahwa alur birokrasi juga menjadi masalah tersendiri dalam pendistribusian bansos COVID-19 ini. Menurutnya, sinkronisasi antar stakeholder masih lemah.
“Berbagai kementerian bergerak masing-masing dalam situasi ini. Beberapa program bantuan yang diberikan pemerintah, seperti Kartu Pra Kerja, BLT, Jaminan hidup, program alokasi dana desa, termasuk yang saat ini berlangsung yaitu penyaluran bantuan bagi UMKM yang terdampak COVID-19 ditanggung oleh kementerian yang berbeda-beda. Belum lagi ada bantuan sembako langsung dari Presiden,†paparnya.
Akibatnya tumpang tindih tadi menyebabkan banyak terjadinya kasus satu orang menerima hampir semua bantuan tersebut, sementara yang lain bahkan tidak menerima sama sekali. Hal yang lebih ironis di beberapa daerah bahkan terjadi politisasi bansos.
“Muncul aktor-aktor politik yang ingin memperoleh keuntungan dari program-program tersebut. Banyak bantuan sosial bersumber dari anggaran pemerintah tapi ditempeli jargon-jargon kampanye calon kepala daerah, terutama calon petahanaâ€, ungkap Sapto.
Terkait validitas dan transparansi pendataan dan verivikasi penerima bansos COVID-19 ini, DPW Seknas Jokowi Jawa Timur menyarankan agar dilaksanakannya validasi serta pembaruan data terbaru dengan mempertimbangkan indikator warga yang benar-benar terdampak COVID-19, karena di daerah-daerah banyak yang menggunakan data lama yang sudah tidak valid lagi, masyarakat juga banyak yang masih belum memahami bagaimana prosedur pengajuan bansos COVID-19 ini.
