Jakarta, EDITOR.ID,- Benarkah Pemilu 2024 bakal ada kecurangan? Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkap data mengejutkan dari hasil menjaring opini masyarakat. Hasilnya, mayoritas masyarakat atau sebesar 50,2 persen yakin potensi terjadinya kecurangan pada Pemilu 2024 sangat besar.
Lebih mengagetkannya lagi, mayoritas masyarakat menilai pasangan Ganjar-Mahfud dinilai paling berpotensi melakukan kecurangan, yakni sebesar 20,6 persen.
Kemudian, diikuti pasangan Prabowo-Gibran sebesar 14,4 persen dan pasangan Anies-Cak Imin sebesar 5,4 persen.
“Menurut masyarakat (potensi kecurangan) terjadi di pasangan Ganjar-Mahfud, kedua Prabowo-Gibran, sedikit sekali kemungkinan Anies-Muhaimin melakukan curang,” ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Djayadi Hanan, dalam rilis survei terbarunya bertajuk ‘Debat Capres, Netralitas Pemilu, dan Elektabilitas’ di Jakarta, Ahad (10/12/2023).
Temuan mengagetkan ini terungkap dari hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait potensi kecurangan pemilu di 2024. Survei dilakukan pada 3-5 Desember 2023 dengan melibatkan 1.426 responden.
Hasilnya menunjukkan mayoritas masyarakat yakin ada potensi kecurangan di Pemilu 2024. Dan kubu pasangan Ganjar-Mahfud MD paling berpotensi melakukan kecurangan.
“Mayoritas menyatakannya sangat besar atau cukup besar kemungkinan terjadi kecurangan,” kata Djayadi.
Djayadi menjelaskan, ada tiga pihak yang paling potensial melakukan kecurangan pemilu, yakni partai politik sebesar 17,1 persen, tim sukses capres dan cawapres sebesar 15,9 persen, serta penyelenggara pemilu sebesar 13,6 persen..
Lebih lanjut, Djayadi mengungkapkan, mayoritas basis pemilih Prabowo dan Ganjar menilai presiden dan aparat negara masih netral dalam pemilu. Sedangkan, menurut basis pemilih Anies, cenderung menganggap Presiden dan aparat negara tidak netral.
Sementara sebanyak 19,7 persen responden menilai kecil terjadi kecurangan dalam pemilu.
Sedangkan potensi kecurangan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dinilai hanya sebesar 2,3 persen dan yang dilakukan oleh calon presiden atau wakil presiden sebesar 4,2 persen.
Pihak lainnya yang potensial melakukan kecurangan yakni pemerintah daerah yang sebesar empat persen dan pemerintah pusat sebesar 2,9 persen.
Responden juga ditanya terkait pasangan mana yang paling potensial melakukan kecurangan. Hasilnya adalah mayoritas responden yakni 59,6 persen tidak menjawab. (tim)
