EDITOR.ID, Jakarta,- Sejumlah pejabat manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pekan-pekan ini bakal ketar-ketir. Pasalnya, Kejaksaan Agung sudah menaikkan status kasus dugaan korupsi dalam pengadaan sewa pesawat maskapai BUMN tersebut, ke tahap penyidikan.
Berarti dalam waktu dekat bakal ada yang dijadikan tersangka.
Sejumlah pihak dan pejabat Garuda yang ikut terlibat dalam proses pengadaan sewa pesawat dipanggil dan diperiksa. Setelah sebelumnya memanggil pejabat selevel manajer, kini penyidik Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus Kejagung memanggil dan memeriksa empat pejabat lagi dalam status sebagai saksi.
Menurut Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, salah satu saksi itu ialah RK selaku Vice President (VP) CEO Office PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
RK diperiksa terkait mekanisme perencanaan, pengadaan dan pembayaran pesawat udara.
Tiga saksi lain, yakni HR selaku anggota Tim Pengadaan PT Citilink Indonesia, PNH selaku Direktur PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dan SN selaku Vice President (VP) Airworthiness Management PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar, dia lihat, dan dia alami guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pengelolaan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk,” kata Leonard.
Hari sebelumnya, penyidik Kejagung juga memeriksa empat saksi yang berasal dari petinggi PT Garuda Indonesia pada Selasa (25/1/2022).
Salah satu saksi tersebut adalah AB, salah satu vice president maskapai penerbangan pelat merah tersebut. “Saksi yang diperiksa antara lain, AB selaku Vice President (VP) Bagian Treasury PT Garuda Indonesia (persero) Tbk.,” ujar Leonard Eben Ezer.
Executive Project Manager Capt AW dan PV Strategist and Network Planning WW juga diperiksa oleh penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung. Saksi keempat yang diperiksa adalah R selaku senior manager PT Garuda Indonesia.
“Saksi-saksi diperiksa terkait mekanisme perencanaan, pengadaan dan pembayaran pesawat udara di PT Garuda Indonesia,” lanjut Leonard.
Kejagung telah menaikkan status kasus dugaan tindak pidana korupsi di Garuda Indonesia ke tahap penyidikan umum pada Rabu (19/1/2022) lalu.
Setelah peningkatan status itu, penyidik langsung bergerak mendalami proses pengadaan pesawat ATR 72-600.
Penyidik Jampidsus Kejagung memeriksa empat saksi dugaan korupsi pengadaan pesawat Garuda Indonesia, salah satunya RK.
Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan penyidikan kasus itu akan berkembang, tidak hanya pada pengadaan pesawat jenis ATR 72-600, tetapi juga Bombardier, Airbus, Boeing, dan Rolls Royce.
Kejagung juga berkoordinasi dengan KPK secara intens, karena terdapat beberapa kasus yang telah tuntas di KPK terkait perkara korupsi di Garuda Indonesia.
Burhanuddin meyakini koordinasi dengan KPK akan memudahkan langkah penyidik Kejagung. Sebab, alat bukti maupun konstruksi pembuktian mungkin telah ada di KPK.
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung Febrie Adriansyah mengungkapkan bahwa kasus ini mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi negara. Ia mencontohkan, untuk pengadaan sewa pesawat terindikasi (kerugian) sebesar Rp 3,6 triliun.
“Sehingga cara pandang penyidik di Kejaksaan Agung ini sekaligus mengupayakan bagaimana kerugian yang telah terjadi di Garuda akan kami upayakan pemulihannya,” kata Febrie.
Perlu diketahui bahwa kerugian yang terjadi di Garuda berlangsung ketika ES menjabat sebagai direktur utama. Dikatakan oleh Febrie bahwa ES telah diproses oleh KPK dan sekarang sedang menjalani hukuman.
Akan tetapi, ada kerugian yang masih terjadi di Garuda. Oleh karena itu, Jaksa Agung memerintahkan pihaknya untuk melakukan penyidikan guna melihat secara jelas siapa saja yang bertanggung jawab di luar yang telah ditetapkan oleh KPK dan bagaimana kerugian tersebut bisa mereka upayakan pemulihannya. (antara)
