EDITOR.ID ? Jember, Pemerintah Kabupaten Jember terlambat dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dimana keterlambatan ini akan berpengaruh terhadap Perubahan APBD 2021 dan penyusunan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) APBD Tahun 2022.
Hal ini tentunya akan menimbulkan dampak pada kualitas penyusunan APBD yang akan berpengaruh pada penggunan anggaran dan akhirnya masyarakat yang akan dirugikan. Apalagi rakyat Jember saat ini sedang kesulitan, akibat menghadapi pandemi covid-19
DPC PDI Perjuangan dan Fraksi PDI Perjuangan DPRD kabupaten Jember sangat menyayangkan terjadinya masalah ini, apalagi dalam perkembangannya diketahui bahwa rancangan awal penyusunan RPJMD sampai saat ini ternyata belum disampaikan kepada DPRD Kabupaten Jember untuk dibahas dan mendapat persetujuan.
?Terkait penyusunan RPJMD, rancangan awalnya sampai saat inibelum disampaikan kepada DPRD Kabupaten Jember untuk dibahas dan mendapat persetujuan. Tentunya hal ini sangat kami sayangkan?, kata Widarto, pengurus DPC PDIP kabupaten Jember, Kamis (8/9/2021)
Padahal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam Pasal 49 Ayat (3) menyebutkan bahwa ?Pengajuan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan paling lambat 40 (empatpuluh) hari sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik.?
?Jelas ini sudah terlambat sekitar 2 bulan. Keterlambatan ini tentu mengkhawatirkan karena akan berdampak pula terhadap Perubahan APBD 2021 yang salah satunya kami mendorong soal Refokusing anggaran untuk penanganan Covid-19, termasuk pengaruhnya terhadap penyusunan KUA PPAS untuk APBD Tahun 2022?, kata Widarto, saat menyampaikan sikap resmi dan saran dari DPC PDIP bersama Fraksi PDIP DPRD kabupaten Jember.
Sedangkan mengenai Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA, PPAS) untuk APBD Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 90 ayat (1) menyatakan bahwa ?Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Jul iuntuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.?
?Pada saat yang sama RPJMD Kabupaten Jember belum selesai dan disepakati sebagai Perda, bahkan Rancangan Awal saja belum masuk di DPRD. Padahal Rancangan KUA PPAS dan RAPBD Kabupaten Jember Tahun 2022 harus sudah menunjukkan keberpihakan anggaran untuk mencapai target-target sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD?, jelas Widarto.
PDIP kabupaten Jember berpendapat bahwa keterlambatan penyusunan RPJMD dan Potensi keterlambatan KUA PPAS akan berdampak pada kualitas penyusunan anggaran sebagaimana terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, termasuk APBD Tahun 2021.
?Karena penyusunan anggaran yang tidak berkualitas akan berpengaruh pula terhadap eksekusi serapan anggaran dan pada akhirnya Rakyat yang akan dirugikan. Apalagi Rakyat dalam kesulitan akibat menghadapi Pandemi Covid-19 yang tidak menentu kapan akan selesai ini?, terangnya.
?Akselerasi bukan Tunggu Mburi-Mburi?, tandasnya.
Selain itu PDIP kabupaten Jember sebelumnya sudah pernah mengingatkan tentang permasalahan Kepala-Kepala OPD yang dijabat oleh para PLT, penyusunan APBD 2021 yang kurang berkualitas karena tidak taat azas,
?Tentu saat ini hal tersebut dirasakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember bagaimana dampaknya terhadap serapan anggaran dan kesesuaian dengan kebutuhan. Karenanya kritik dan masukan kami adalah bagian dari partisipasi kami untuk kebaikan Jember dan utamanya untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Jember?, pungkasnya.
