EDITOR.ID, Jakarta,- Presiden Joko Widodo konon kabarnya akan kembali mengunjungi lokasi ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Sebab, tidak hanya berkunjung, RI 1 juga dikabarkan akan menginap di lahan yang akan dijadikan Ibukota Negara. Ia akan berkemah di lokasi tersebut.
Seiring adanya kabar tersebut, terdapat perbaikan jalan menuju titik nol IKN Nusantara.
Dari video sebagaimana dilansir dari JPNN.com, tampak alat berat dikerahkan untuk meratakan jalan masuk menuju titik nol IKN. Lokasi tersebut tepatnya di kawasan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI), PT ITCI Hutani Manunggal.
Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Kepala Biro Adpim Setdaprov Kaltim Syafranudin mengatakan pihaknya masih belum mengetahui apakah perbaikan jalan tersebut guna penyambutan Presiden Jokowi yang hendak berkemah di IKN.
“Sampai saat ini memang belum ada informasi lanjutan lagi dari pihak istana. Kalau perbaikan ini mungkin bisa saja proyek dari Pemkab PPU, kalau dari kami (Pemprov Kaltim) setahu saya tidak ada,” ungkap pria yang akrab disapa Ivan tersebut.
Namun, Ivan membenarkan sebelumnya pihak Istana Negara menyampaikan rencana Presiden Jokowi berkemah di lokasi IKN Nusantara.
“Setelah itu belum ada lagi informasi lanjutan. Kapan tanggalnya di bulan apa, belum ada,” ujarnya.
Meskipun belum ada kabar kepastian mengenai rencana tersebut, Ivan mengatakan Pemprov Kaltim tetap siap siaga untuk melakukan sejumlah persiapan penyambutan.
“Kalau dari kami persiapan biasa saja. Untuk kelengkapan (berkemah) pastinya lebih banyak dipersiapkan pihak istana semua itu,” jelasnya.
Sementara itu, Plt Bupati PPU Hamdan masih belum dapat dikonfirmasi terkait kesiapan penyambutan Presiden. Informasi kedatangan Presiden Jokowi ke lokasi IKN justru datang dari Camat Penajam Risman Abdul.
“Persiapannya dari Kodam Mulawarman itu. Kalau kamin kemarin diminta (persiapkan) air PDAM saja. Hanya itu saja, yang lain-lain dari pihak Kodam,” ungkap Risman belum lama ini.
Risman mengatakan, bahwa pihak Pemkab PPU hanya diminta untuk mempersiapkan air bersih yang akan digunakan Presiden Jokowi di lokasi kemah.
“Iya kami diminta siapkan tangki untuk air dari PDAM saja. Sisanya dari Kodam setahu saya,” singkatnya.
Apa alasan di balik pemindahan ibu kota?
Pemindahan ibu kota negara atas dasar pertimbangan masa depan Indonesia, karena diprediksi pada 2030, Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi keempat di dunia.
Pemindahan ibu kota ini bukan hal baru bagi Indonesia. Setidaknya, sudah tiga kali ibu kota Indonesia dipindah.
Pertama, ibu kota negara dipindah dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946 dan selanjutnya dari Yogyakarta, ibu kota dipindah ke Bukittinggi pada 19 Desember 1948, namun tidak berlangsung lama karena ibu kota kembali dipindahkan ke Bireun, Aceh, di tahun yang sama.
Artinya, pada 1948 Indonesia sempat mengalami memiliki tiga ibu kota, yaitu Yogyakarta, Bukittinggi di Sumatra Barat, dan Bireun di Aceh.
Alasan perpindahan ibu kota pada saat itu adalah faktor keamanan, tak lain karena kondisi Indonesia yang ketika itu berusaha lepas sepenuhnya dari penjajah.
Pada era Presiden Soekarno, Palangkaraya diusulkan sebagai ibu kota baru pada tahun 1950-an.
Kala itu Palangkaraya dianggap cocok dijadikan pusat pemerintahan karena masih banyak lahan kosong. Bahkan Soekarno sempat melakukan pemancangan tiang pertama di Palangkaraya pada 17 Juli 1957.
Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Jonggol di Bogor, Jawa Barat, sempat diwacanakan menjadi ibu kota menggantikan Jakarta.
Lokasinya yang cukup dekat dengan Jakarta, hanya sekitar 40 kilometer ke arah tenggara, menjadikan pemindahan pusat pemerintahan dianggap tidak terlalu sulit dan paling realistis.
Bahkan pada tahun 1997, Soeharto sudah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk membuat wilayah Jonggol menjadi sebuah kota yang mandiri. Namun sebelum rampung, terjadi perubahan nasional yang memaksa Soeharto mengundurkan diri.
Lalu, mengapa harus pindah ibu kota sekarang?
Berdasar data, pada tahun 2015, ada 3,6 juta pendatang di ibu kota Jakarta yang kemudian menjadi penduduk tetap di ibukota.
Sementara dari sisi transportasi, jumlah kendaraan meningkat satu juta unit per tahunnya dan ini tidak dibarengi dengan penambahan jumlah jalan di ibukota, baik jalan tol maupun jalan non-tol.
Dan yang jadi masalah, beberapa waktu terakhir adalah banjir yang menerjang wilayah ibukota.
Salah satu alasan lain pemerintah memindahkan ibukota adalah pemerataan pembangunan dan mencanangkan Indonesiasentris.
Sebelumnya, pembangunan Indonesia selalu dipusatkan di Jawa -yang kemudian disebut Jawasentris. Pemerintahan Nawacita Jokowi ingin mengubah paradigma itu dengan memeratakan pembangungan di wilayah Indonesia yang lain. (tim)
