Namun untuk keputusan apakah PKB akan bergabung di pemerintahan selanjutnya, DPP PKB belum membahas hal tersebut.
Menurut Abdul Halim, sikap PKB di pemerintahan selanjutnya merupakan ranah kebijakan dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
“Belum, belum. Belum ada arahan yang jelas dari ketua umum,” ujar Abdul Halim.
Lebih lanjut kakak kandung Muhaimin Iskandar ini menjelaskan meski berada di Koalisi Perubahan hubungan PKB dengan pemerintah, terutama Presiden Jokowi tetap berjalan baik.
Abdul Halim menjelaskan dalam urusan di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, PKB adalah partai pendukung pemintah.
Tapi di pemerintahan selanjutnya belum ada pembicaraan di internal PKB apakah ikut dalam barisan koalisi pendukung pemerintah.
“Kita ini kan koalisinya pak presiden, gimana toh? enggak pernah ada masalah. Wong kita ini koalisinya pak Presiden Jokowi sejak pemilu dulu sampai sekarang,” ujarnya.
PKB, PKS dan NasDem Tunggu Keberanian PDIP Ajukan Hak Angket
Sebelumnya Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda menjelaskan sejauh ini Fraksi PKB, PKS dan NasDem yang ada di DPR masih menunggu sikap dari Fraksi PDI-P dalam mengajukan hak angket.
Menurut Huda kepastian sikap PDI-P ini penting untuk keberhasilan pengajuan hak angket di rapat paripurna.
Ia menjelaskan jika hanya sebatas pengajuan, partai Koalisi Perubahan bisa mengajukan namun untuk disepakati dalam rapat paripurna perlu setengah suara anggota DPR.
Untuk itu penting membangun kekuatan politik di parlemen antara PKB, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PDI-P.
“Karena, tanpa keterlibatan, dorongan, usungan hak angket dari Fraksi PDI-P tentu belum bisa jalan karena ada mekanisme harus dibawa ke rapat paripurna, dihadiri oleh separuh dari anggota dewan, yang itu berarti sejumlah 288,” ujar Huda, Selasa (12/3/2024).
“Nah, itulah pentingnya kita tunggu sikap dari PDI-P. Jadi pada konteks ini kami PKB, Nasdem, PKS, menunggu kepastian sikap resmi dari Fraksi PDI-P,” ujarnya. (tim)
