EDITOR.ID, Jakarta,- Masih ada perilaku feodalisme di kalangan petinggi dan pejabat di Indonesia. Mereka jarang berbaur ke masyarakat bawah, bergaya sombong, dan maunya dilayani bagaikan raja. Pejabat bergaya semacam ini mendapat sentilan dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Mahfud MD mengingatkan perilaku berbahaya yang patut diwaspadai oleh para birokrat hingga jajaran pejabat negara. Adalah sombong yang disebut teori non konvensional.
Demikianlah disampaikan Mahfud dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Kementerian Keuangan (Hakordia Kemenkeu), secara virtual, Rabu (8/12/2021)
“Ada korupsi non konvensional dalam teori, perilaku koruptif yang bisa menyebabkan orang menjadi korupsi konvensional kalau dibiarkan. Apa itu? sikap sombong. Ingin merasa dianggap orang lebih pintar atau lebih tinggi,” ungkapnya.
“Misalnya kalau datang ke daerah dijemput pakai kijang gak mau, harus Alphard, kalau dijemput sama pejabat bawah balik pulang, harus dijemput Gubernur bukan Sekda,” jelas Mahfud.
Contoh lainnya kata Mahfud adalah pejabat yang suka membiarkan orang lain menunggunya, sementara pejabat tersebut tengah bermalas-malasan.
“Kalau menghadap disuruh nunggu di depan, dia cuma baca koran di dalam. Ada bangga membuat orang menunggu. Itu suatu kesombongan, yang menurut teori itu adalah korupsi non konvensional,” terangnya.
Sesuai aturan hukum, hal tersebut menurut Mahfud memang bukan korupsi. Tidak seperti penyuapan, pungutan liar (pungli) atau lainnya. Akan tetapi bila dibiarkan terus menerus, maka bisa berlanjut ke tindak korupsi.
“Prilaku seperti ini dibiarkan terus, ada kesempatan melakukan korupsi konvensional, merugikan negara dan memperkaya diri sendiri,” imbuhnya.
Mahfud meminta agar budaya anti korupsi diperkuat. Ketakutan tidak boleh hanya karena hukum, akan tetapi terhadap moral dan Tuhan. “Jangan takut kepada hukum tapi mari hidupkan moral kita, sehingga kita bisa berperilaku anti korupsi,” pungkasnya. (tim)
