EDITOR.ID, Jakarta,- Insiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid mengecam kelompok yang tega memfitnah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebagai antek komunis.
Karena ini negara hukum, Habib mendesak aparat penegak hukum mengusut dan mencari pelakunya.
“Itu sudah fitnah dan itu sudah ada unsur pidana. Mereka yang memfitnah Panglima harus ditangkap dan diproses hukum,? tegas Habib Syakur baru-baru ini.
Habib Syakur menyayangkan munculnya aksi pemasangan sejumlah spanduk yang bermuatan narasi fitnah bahwa Panglima TNI adalah antek komunis.
Spanduk tersebut terpasang di berbagai lokasi di Jakarta Pusat. Namun saat ini, seluruhnya sudah dicopot oleh TNI.
Spanduk tersebut bermunculan usai Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengeluarkan kebijakan adil dan tak diskriminatif. Yakni diperbolehkannya anak keturunan PKI mendaftar prajurit.
Kebijakan brilian Panglima TNI ini langsung disambut positif para aktivis Hak Asasi Manusia sebagai kebijakan yang adil, tidak diskriminatif dan memberikan perlindungan pada hak setiap warga negara.
Namun ada pihak-pihak tertentu yang selama ini memanfaatkan isu PKI mulai menyerang kredibilitas Jenderal Andika Perkasa. Tapi mereka tidak ksatria, mereka hanya menyerang melalui media sosial dan spanduk pasca pernyataan Andika.
Habib Syakur sangat menyayangkan adanya serangan yang dialamatkan kepada Andika Perkasa.
?Itu kan aturan normatifnya memang betul, tidak ada dosa turunan dan para anak PKI tercatat sebagai warga negara Indonesia,? kata Habib Syakur.
Habib Syakur menilai anak keturunan PKI memiliki kewajiban dan hak yang sama di mata hukum. Termasuk berhak menjadi siapapun selama tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku.
?TAP MPRS 25 Tahun 1966 masih berlaku kok, belum dicabut, dan yang dilarang itu ideologi, bukan anak PKI. Mereka kalau mau jadi tentara, mau jadi polisi dan sebagainya itu hak mereka,? ujarnya.
Apabila khawatir akan tumbuh dendam orang tua dan sebagainya, Habib Syakur menyebut itu adalah asumsi yang berlebihan. Ulama ini mengaku kecewa persoalan tersebut bahkan sampai membuat sejumlah kelompok menghina Panglima TNI.
?Kalau mau jadi tentara kan ada mekanisme seleksi yang ketat. Di sana nanti silakan diuji saja apakah dia pemegang ideologi yang dilarang atau justru malah lebih nasionalis dibanding kita,? tuturnya.
Sebelumnya Panglima TNI mengatakan anak keturunan PKI dapat mendaftar prajurit TNI (Taruna Akademi TNI, Perwira Prajurit Karier TNI, Bintara Prajurit Karier TNI dan Tamtama Prajurit Karier TNI) Tahun Anggaran 2022. (tim)
