Menanggapi rencana mogok kerja Forum Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPBB), PT Pertamina (Persero) memastikan pelayanan ke masyarakat akan tetap menjadi prioritas utama.
“Sebagai BUMN, Pertamina termasuk seluruh pekerja bertanggunjawab dalam menjalankan amanah Pemerintah untuk memastikan ketahanan energi nasional. Pekerja juga menjadi garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan menjalankan penugasan Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan BBM dan LPG hingga ke pelosok wilayah 3T agar masyarakat terus dapat beraktivitas,? ungkap Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman dalam keterangan pers.
Terkait aspirasi yang disampaikan pekerja, termasuk dari FSPPB, Fajriyah mengatakan, Pertamina selalu terbuka untuk melakukan dialog sesuai aturan hubungan industrial yang berlaku.
Fajriyah berharap seluruh pekerja mengedepankan kepentingan umum agar operasional perusahaan tetap dapat berjalan lancar dan pelayanan BBM dan LPG tidak mengalami gangguan.
Fajriyah menekankan, infrastruktur energi yang berada di wilayah operasi Pertamina merupakan Objek Vital Nasional (Obvitnas) yang harus terbebas dari ancaman dan gangguan. Hal itu sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) No 63 Tahun 2004.
Fajriyah menjelaskan, Pertamina sebagai perusahaan yang mengelola energi nasional bertanggung jawab dalam memastikan keamanan infrastruktur termasuk usaha, kawasan atau lokasi, bangunan atau instalasi energi yang merupakan hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.
?Untuk itu, kami berharap seluruh pekerja Pertamina ikut bertanggung jawab dalam mengamankan Obvitnas di area operasi dan menjauhkan dari segala ancaman dan gangguan sebagai bentuk kontribusi kita pada bangsa dan negara, mengingat kawasan, infrastruktur dan instalasi energi tersebut sangat diperlukan untuk melayani kebutuhan energi di seluruh wilayah Indonesia,? pungkas Fajriyah.
