“Politik Uang / Money Politic” Yang dulunya dianggap melanggar, sekarang dianggap wajar, malah jadi modal utama untuk berpolitik.
Politik Uang atau money politic, yang dulu katanya dianggap melanggar atau dapat merusak demokrasi, sekarang kalau mau berpolitik katanya harus siapkan uang dulu yang utama, dan ini sudah terang-terangan dibicarakan terkait biaya dalam berpolitik.
Setiap tingkatan sudah ada tarifnya, tingkat kabupaten berapa, provinsi berapa, nasional berapa, untuk pilpres bahkan hingga triliunan.
Setiap 5 tahun sekali, tentunya tarif ini mengalami kenaikan.
Yang menjadi penyebab kenaikan tarif tersebut juga dipengaruhi naiknya permintaan dari pemilih yang memang biasanya menerima uang untuk memilih.
Dan pemilih seperti ini jumlahnya banyak sekali.
Yang pasti jumlahnya jauh lebih banyak dibanding pemilih yang memang memilih tanpa harus diakomodir dalam bentuk apapun, tapi memilih atas pertimbangan serta pengetahuan yang dimiliki.
Nah kalau memang demikian faktanya yang terjadi, apakah masih pantas kita berharap Indonesia bebas korupsi?
Apakah mungkin adanya perubahan yang lebih baik?
Jadi kalau kita kembali bahwa politik uang atau money politic itu dapat merusak demokrasi, artinya demokrasi kita ini memang sekarang sudah rusak.
Jadi wajar kalau negara rusak, karena memang dikelola oleh mereka yang dihasilkan dari sistem yang rusak.
Seandainya masyarakat di Indonesia sudah seperti ini pertanyaannya apakah Negara akan menjadi lebih baik bebas dari korupsi?
Memilih calon pemimpin yang baik’ berkualitas harus memiliki rekam jejak yang jelas dan memiliki Kompetensi menjalankan amanah rakyat sesuai undang-undang yang telah ditetapkan.
Kenyataannya praktek rakyat terima uang besarnya tak seberapa tapi itu wujud Kontribusinya mengakibatkan kehancuran Bangsa.
Politik uang itu kecil yg di terima oleh rakyat tapi dampaknya menghancurkan masa depan Bangsa.
Pada akhirnya rakyat sendiri lah semua penentu masa depan bangsa.
Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (@prabowo) mempersilakan masyarakat menerima politik uang. Menurutnya, para pemodal akan berusaha membeli suara rakyat.
Lanjut Prabowo, rakyat boleh saja menerima uang sogokan itu dan tetap memilih capres-cawapres yang diinginkan.
“Pemodal-pemodal itu akan berusaha bagaimana caranya membeli suara rakyat. Kita harus mengatakan kepada rakyat, kalau kalian (pengusaha) berusaha membeli suara rakyat, tidak masalah ambil saja uang itu, tapi memilih dengan hati nurani,” kata Prabowo yang menghadiri Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) secara daring di Semarang, Selasa (18/12/2023).
