Polemik mengenai Peraturan Senat Universitas Brawijaya Nomor 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Universitas untuk Pertama Kali bakal berbuntut panjang.
Guru Besar FMIPA UB Prof Marjono mengatakan para guru besar akan mengambil berbagai sebagai tindak lanjut dari protes yang mereka lakukan.
?Jalur hukum (PTUN) bisa jadi pilihan,? ujar Prof. Marjono di Malang (20/11).
Gugatan hukum merupakan langkah terakhir agar peraturan senat yang tak sesuai dengan hasil rapat pleno Senat UB tidak bisa diperlakukan karena dianggap mencederai keadilan dan demokrasi.
Prof. Marjono menambahkan, langkah ini merupakan hak yang dimiliki oleh anggota Senat UB ketika ada kebijakan yang tak sesuai dengan prosedur.
Namun, sebelum melangkah ke jalur hukum, upaya lain akan ditempuh. ?Kita akan secara resmi mengajukan perubahan Pasal 9 Ayat (2) Persenat UB kepada Ketua Senat,? tambahnya.
Prof. Eddy Suprayitno Guru Besar FPIK juga menyatakan pendapat senada.
Menurutnya, protes melalui jalur hukum merupakan langkah konstitusional dengan diiringi usaha-usaha lainnya yang non-yudisial. Segenap upaya akan ditempuh agar proses penyusunan regulasi di Senat UB bisa lebih baik lagi.
?(Jalur hukum) Itu langkah terakhir setelah usulan perubahan mendapatkan penolakan,? tegasnya.
Dalam rapat pleno Senat UB pada 15 November 2021, diputuskan bahwa mekanisme pemilihan anggota Senat Akademik Universitas diserahkan ke mekanisme fakultas. Namun, hasilnya dalam bentuk Peraturan Senat UB berbeda. ?Ini harus diluruskan,? imbuhnya.
Diketahui beberapa anggota Senat UB membubuhkan tanda tangan protes atas munculnya Peraturan Senat UB yang tak sesuai dengan hasil rapat pleno terakhir.
Menurut mereka, proses dalam pembuatan Peraturan Senat Baru bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi
