EDITOR.ID – Jember, Di Jember marak beredar salinan dokumen yang disinyalir sebagai ajakan kepada Pegawi Negeri Sipil (PNS) untuk melawan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Jember, KH Abdul Muqit Arief yang melaksanakan rekomendasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian untuk memulihkan struktur birokrasi Pemkab Jember sesuai peraturan perundangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
Dokumen itu beredar ke kalangan PNS dengan maksud untuk mengajukan protes ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Sumber internal di Pemkab Jember yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan, ikhwal dari gerakan itu lantaran merasa tidak terima kehilangan jabatan. Adapun suratnya mulai diedarkan sejak tanggal 16 November 2020.
“Mereka melihat peluang mau memanfaatkan sekitar 54 PNS yang turun eselon untuk diajak membangkang,†tuturnya, Senin, 23 November 2020.
Ternyata, Muqit sudah mengetahuinya. Namun, pria berlatar belakang ulama ini enggan berspekulasi sebelum pembangkangan benar-benar jelas ditunjukkan secara terbuka. Apalagi, dia yakin dengan keputusannya mematuhi merit sistem yang berlaku nasional.
“Insya Allah apa yang kami lakukan tentang rekom Mendagri sudah on the right track. Sudah beberapa waktu yang lalu (surat protes), saya tidak tahu siapa dan berapa orang yang ngisi itu. Saya besok ada agenda di KASN,†ujar Muqit.
Adapun Sekretaris Daerah Jember, Mirfano masih enggan memberikan tanggapan. Bahkan, pejabat berwenang ini belum bereaksi meski dikonfirmasi atas munculnya sikap seperti Plt Kepala Dinas Cipta Karya, Yessiana Arifa yang mengaku tidak berani menjalankan tugas barunya dengan berbagai alasan sampai terjadi insiden penumpukan sampah karena pasokan BBM truk pengangkut dihentikan.
Awak Media, sebagaimana dilansir Nusadaily berupaya menghimpun informasi dari sejumlah sumber dari dalam Pemkab Jember guna menggali lebih dalam mengenai dokumen tersebut. Dua sumber lain meyakinkan surat yang masih dalam bentuk form itu ‘disebar liar’ oleh si pembuat dalam skala terbatas di kalangan PNS agar tidak gampang terdeteksi.
“Awalnya hanya disebar ke PNS-PNS yang kena mutasi, tapi tidak semua merespon. Yang menggalang ini lihai, masih menutup diri karena tidak tahu seberapa besar yang mau ikut. Ternyata teman-teman lebih banyak tidak mau membangkang,†kata PNS ini.
Sumber lainnya di salah satu dinas berpendapat, upaya membangkang mengindikasikan sebagian PNS di Pemkab Jember terjerumus terlalu dalam ke ranah politik. “Sehingga, inilah yang terjadi. PNS masih saja tidak menjalankan sistem, tapi lebih condong mengikuti keinginan,†tutur PNS yang memilih mengabaikan surat protes.
