Yogyakarta, EDITOR.ID,- Sejumlah civitas akademika Universitas Gajah Mada (UGM), termasuk para guru besar, dosen, dan mahasiswa mendeklarasikan Petisi Bulaksumur. Petisi ini berisi kritik untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Pemilu 2024, netralitas dan kenegarawanan Jokowi.
Petisi tersebut disuarakan di Balairung, Kampus UGM Sleman, Yogyakarta, kemarin. Benarkah petisi ini adalah suara kelembagaan kampus UGM? Atau hanya segelintir kelompok tertentu, atau sikap pribadi?
Menanggapi petisi tersebut Rektorat Universitas Gadjah Mada (UGM) akhirnya buka suara.
Sekretaris Universitas UGM Andi Sandi menjelaskan Petisi Bulaksumur hanya mewakili sebagian elemen kampus, meliputi dosen, mahasiswa, tenaga pendidik, juga alumni.
“Kalau ditanya apakah (mewakili) semua (unsur UGM), ya kita bisa lihat yang hadir. Apakah itu semua mahasiswa, ya nggak semua mahasiswa, apakah itu semua dosen, ya nggak semua dosen,” kata Andi saat dihubungi, Kamis (1/2/2024).
Sementara lanjut Andi, rektorat berada dalam posisi netral, akan tetapi secara prinsip berkomitmen untuk selalu mewadahi setiap aspirasi kalangan UGM.
“Saya kira sebagai institusi pendidikan, lembaga, kalau kelembagaan itu tadi elemen kan, kami kalau ditanya setuju atau tidak setuju, yang utama bahwa kami memfasilitasi dan menyalurkan. Tetapi, secara kelembagaan kami juga harus bercermin, institusi ini harus tetap menjaga netralitas,” kata Andi.
“Jadi kami juga harus menempatkan, ada teman-teman yang memang setuju ya monggo, kita salurkan. Jadi tidak ada maksud sama sekali bahwa ini dalam artian terus kelembagaan ikut-ikut, ini kami mewadahi elemen-elemen yang ada di UGM,” sambungnya.
Rektor UGM Tak Berikan Instruksi Apapun
Rektor UGM, Ova Emilia, lanjut Andi, belum memberikan instruksi khusus menyikapi munculnya pembacaan Petisi Bulaksumur tersebut.
Saat pembacaan Petisi Bulaksumur kemarin, Ova menurut Andi sedang menghadiri agenda Keluarga Alumni UGM (Kagama) di Jakarta yang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari.
Petisi Bulaksumur itu sendiri, kata Andi, digagas oleh dosen, mahasiswa, tenaga pendidik, dan alumni UGM pada Jumat (26/1/2024) lalu. Sedangkan pihak rektorat baru menerima surat resmi kegiatan tersebut, Selasa (30/1/2024) kemarin.
“Bu rektor sampai hari ini tadi saya ketemu tidak ada instruksi khusus,” ujar Andi.
Sebelumnya, sejumlah civitas akademika Univesitas Gadjah Mada (UGM) mengkritik Jokowi yang dianggap telah melakukan tindakan-tindakan menyimpang di tengah proses penyelenggaraan negara. Dalam petisi yang dibacakan, mereka menyatakan telah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir.
