EDITOR.ID, Jakarta,- Untuk pertama kalinya Ketua MPR Zulkifli Hasan menyampaikan pidato yang cukup kritis dalam sidang tahunan MPR memperingati HUT ke-73 RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/8/2018). Pidato Ketua Umum PAN ini menyentil Jokowi soal pembangunan ekonomi dan stabilisasi harga.
Dalam sidang yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Zulkifli mengatakan bahwa bangsa ini boleh berbangga diri atas berbagai keberhasilan yang dicapai selama 20 tahun reformasi.
Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mewujudkan tujuan berbangsa; kedaulatan, keadilan, dan kemandirian bagi seluruh Rakyat Indonesia.
Dia mengingatkan bahwa prinsip-prinsip kehidupan berbangsa tidak boleh kalah ketika berbenturan langsung dengan berbagai realitas politik.
“Prinsip-prinsip kehidupan bernegara tidak boleh diabaikan demi kepentingan segelintir elite. Prinsip berbangsa dan bernegara harus meletakan kehendak rakyat di atas berbagai kepentingan kelompok atau golongan,” kata Zulkifli.
Mantan menteri kehutanan itu menegaskan, tak ada kemerdekaan di dalam kemiskinan, dan tak ada kemerdekaan tanpa keadilan sosial. Gagasan tentang ratu adil yang disemboyankan Bung Karno adalah gagasan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Gagasan tentang masyarakat yang tidak dibelenggu oleh kemiskinan.
Dia lantas menyinggung soal tiga tantangan perekonomian nasional yang membutuhkan terobosan kebijakan dari pemerintah. Pertama, masalah kesenjangan ekonomi. Penurunan gini ratio yang dicapai oleh pemerintah dari sekitar 0.41 menjadi 0.39 menurutnya patut disyukuri.
Hal itu, katanya, terjadi akibat turunnya pendapatan masyarakat kelas atas ketimbang naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah. Justru yang sangat perlu diperhatikan adalah golongan miskin dan hampir miskin yang masih sangat besar jumlahnya.
Golongan ini sangat rentan terhadap perubahan harga. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga harga-harga barang kebutuhan rumah tangga agar daya beli mereka tidak tergerus,” tegas dia.
Kedua, masalah stabilitas dan defisit transaksi berjalan. Pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro menurutnya perlu terus dikembangkan. Di antaranya melalui fasilitas kredit, fasilitas produksi dan pasar, termasuk bantuan pemasaran dan teknologi agar mereka tumbuh dan berkembang.
Ketiga, masalah pengelolaan utang. Zukifli sentil utang negara yang menurutnya sudah mencapai 4.200 triliun. “Negara harus menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah krisis sejak dini. Ini menjadi penting dalam kerangka menjaga ketahanan ekonomi,” pintanya.
Politikus asal Lampung itu menambahkan, perlu adanya prediksi-prediksi perekonomian secara cermat, terukur, dan akuntabel. “Di antaranya mengenai nilai tukar rupiah dalam perekonomian global, penguatan-penguatan di sektor industri, pembatasan arus impor, serta peningkatan daya saing komoditas dan peningkatan daya ekspor,” tutur Zulkifli. (tim)
