Namun Qodari meyakini upaya hukum tersebut bakal ditolak oleh MK. Qodari berpendapat, permohonan tersebut akan sulit dikabulkan MK. Alasannya, desakan tersebut tak sejalan dengan amanat UUD 1945.
“Menurut saya agak sulit. Pertama, karena memang UUD sudah mengatakan masa jabatan presiden itu 5 tahun alias 365 hari dikali 5. Jadi, menurut saya tidak ada ruang untuk memajukan pelantikan karena itu berindikasi pada berkurangnya masa jabatan presiden,” ungkapnya
Sekali lagi Qodari yakin pelantikan Presiden tidak ada yang dipercepat. Pengurangan masa jabatan presiden, menurut Qodari, hanya dapat terjadi apabila presiden saat ini bermasalah. Faktanya, dia menilai pemerintahan Jokowi saat ini sedang baik-baik saja.
“Harus ada dasarnya, pemerintah sekarang bermasalah atau tidak? Angkat masalah yang muncul. Sementara pemerintah kita kan sedang baik-baik saja. Kondisi keamanan kita baik-baik saja. Ekonomi berjalan relatif baik,” tegas Qodari.
“Dan setahu saya Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Tidak ada yang menyatakan dipercepat,” tambah Doktor jebolan UGM ini.
“Saran saya seharusnya bukan dibawa ke MK karena tidak akan mungkin berubah. Namun, amandemen konstitusi jangan sampai pemenang pilpres itu 50+1%, cukup simple majority, artinya sekali putaran saja. Kemudian antara pilpres dan pileg jangan digabung,” ujarnya.
Dengan begitu, kata Qodari, jarak waktu antara penetapan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan pelantikan yang digelar 20 Oktober 2024 tidak terlalu panjang.
Senada dengan Qodari, juru bicara Partai Demokrat Imelda Sari menyebutkan, tidak ada perubahan waktu pemilihan.
“Sepanjang yang saya ikuti saya memperhatikan tidak ada perubahan waktu pemilihan. Ini kan perubahan dari waktu pemilihan dari April ke Februari, ” jelas Imelda Sari.
Meski begitu, Imelda tetap mengacu pada UU No. 59 dan masih berharap adanya pergantian kekuasaan yang bagus antara Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Kita berharap smooth dan bagus. Dari pak Jokowi ke pak Prabowo, kita berharap juga bagus pergantian kekuasaan dengan meriah,” jelas Imelda.
Imelda Sari juga menjelaskan mengenai salah satu program unggulan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo- Gibran mengenai makan siang gratis.
“Program makan siang gratis sudah melewati pengajian, saya kira APBN nya juga sudah dipikirkan bahwa anggaran makan siang gratis itu sudah ada kajian yang terkait utk program 2025,” pungkas Imelda. (tim)
