“Atas dasar hal tersebut DPP PDIP percaya sepenuhnya pada KPK RI bahwa di dalam proses pemberantasan korupsi ini, azas praduga tidak bersalah selalu dikedepankan. KPK juga kami percaya untuk terus menjalankan program pemberantasan korupsi dengan adil,” katanya.
PDI Perjuangan, menurut Djarot, tetap berkomitmen di dalam upaya pencegahan korupsi dan berbagai upaya pencegahan termasuk melakukan sekolah Anti Korupsi yang saat itu dihadiri oleh Ketua KPK Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri.
“Bahkan saat itu seluruh peserta wajib menuliskan program pencegahan korupsi dari seluruh bakal caleg yang ditulis tangan. Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga terus mengingatkan kepada kader partai untuk tidak melakukan korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan,” tandas Djarot.
Sementara itu dalam evaluasi DPP Partai, kebijakan alokasi anggaran yang dimiliki DPRD Jatim merupakan bagian dari hak budgeting yang dimiliki dewan.
Kata Djarot dalam sistem proporsional terbuka, setiap anggota dewan memang dituntut untuk mengedepankan fungsi elektoral dengan mendorong alokasi anggaran untuk dapilnya.
“Dengan cara ini fungsi elektoral bisa ditingkatkan dengan mendorong anggaran yang populis. Ini konsekuensi sistem proporsional terbuka,” ujarnya.
Kusnadi Digantikan Said Abdullah
Usai Kusnadi mundur, partai banteng moncong putih itu menunjuk Said Abdullah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, untuk menggantikan Kusnadi.
Penggantian kursi ketua itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) No 283/KPTS/DPP/II/2023 PDIP tentang Pembebastugasan Kusnadi dari jabatannya sebagai ketua DPD PDI-P Jawa Timur, Serta Penunjukkan Dan Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt), dan Pelaksana Harian (Plh) Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur yang berlaku sejak 3 Februari 2023.
”Tahap pemilu telah berjalan, setahun lagi puncak Pemilu 2024 akan dilaksanakan. PDIP Jawa Timur tidak ingin konsolidasi partai terganggu karena persoalan yang sekarang didalami KPK atas kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Pimpinan DPRD Jatim,” kata Plt DPD Jawa Timur Said Abdullah melalui keterangan rilisnya, Sabtu (4/2).
Said mengatakan, dengan penggantian Ketua DPD PDIP Jatim, kerja-kerja partai harus terus bergerak maksimal. PDI Perjuangan harus berada di hati rakyat sampai kapanpun.
Kusnadi masih menjalani pemeriksaan dari KPK atas kasus dugaan korupsi dana hibah Provinsi Jatim. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak telah menjadi tersangka. (tom)
