BEM UI, UGM, Unair dan ITB Rapat Bareng Luhut Bantu Atasi Pandemi

bem ui, ugm, unair dan itb rapat bareng luhut bantu atasi pandemi

EDITOR.ID, Jakarta,- BEM UI, BEM KM UGM, BEM Unair dan KM ITB telah mengikuti rapat bareng Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Pandjaitan pada Selasa (3/8) secara daring.

Mereka menjelaskan pertimbangan kehadiran dalam rapat koordinasi penanganan Covid-19 terkait testing dan tracing itu. Penjelasan mereka sampaikan lewat keterangan pers tertulis pada Kamis (5/8).

Pihak BEM yang mewakili yakni, Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra, Ketua BEM Unair, Muhammad Risyad Fahlefi, Ketua BEM KM UGM, Muhammad Farhan, Ketua Kabinet KM ITB, Muhammad Hanif Ihsan Syuhada

Selain unsur mahasiswa, rapat tersebut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani, Panglima TNI Hadi Tjahjanto hingga Kapolri Listyo Sigit Prabowo, serta para kepala daerah hingga para profesor berbagai universitas.

Berikut penjelasan mereka (BEM UI UGM Unair dan ITB) setelah rapat bareng koordinator PPKM Jawa – Bali dalam keterangan tertulis pada Kamis (5/8/2021) yang diterima oleh redaksi Editor.Id:

  1. Memberikan kritik solutif kepada pemerintah untuk memperkuat penanganan pandemi COVID-19 agar bermanfaat bagi masyarakat terdampak

  2. Menyampaikan kajian dan rekomendasi terkait penanganan pandemi Covid-19 yang telah disusun bersama
  3. BEM UI, BEM UGM, BEM Unair, dan BEM ITB akan terus memberikan kritik solutif dalam mengawal implementasi kebijakan penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah.

Berikut poin yang disampaikan oleh para ketua BEM dalam rapat:

  1. Perlunya peningkatan jumlah tracer COVID-19 yang bisa dilakukan dengan pelibatan mahasiswa dalam penambahan tenaga digital tracer.
  2. Pelibatan mahasiswa perlu dilengkapi dengan pembimbingan, perlindungan, dan apresiasi yang jelas serta pengintegrasian dengan program Kampus Merdeka untuk mengurangi beban akademik relawan.
  3. Adanya perbaikan koordinasi antara Dinas Kesehatan Daerah dan program relawan seperti Relawan COVID-19 sehingga tidak ada lagi relawan tracer yang belum dapat bekerja akibat belum ditempatkan oleh Dinas Kesehatan terkait di Puskesmas, pemerintah daerah perlu memastikan kegiatan kerelawanan ini berjalan.
  4. Perlunya standardisasi kualitas tracer di Puskesmas dengan pelatihan sumber daya manusia dan komunikasi kebijakan yang jelas agar tidak ada perbedaan standar tracing di lapangan.
  5. Perluasan akses testing gratis dengan cara memperbaiki dan memasifkan contact tracing sehingga testing gratis tepat sasaran dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat yang terpapar. (Tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

%d bloggers like this: