Keempat, peningkatan teknologi dan infrastruktur Geoportal Kebijakan Satu Peta.
Kelima, peningkatan ketersediaan dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Geospasial
Serta keenam, penguatan kolaborasi dan optimalisasi anggaran.
Airlangga menjelaskan, Geoportal Kebijakan Satu Peta digunakan untuk kegiatan Berbagi Pakai Data dan Informasi Geospasial, yang secara luas telah dimanfaatkan dengan baik oleh kementerian/lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).
Pemanfaatan itu di antaranya untuk perbaikan kualitas Rencana Tata Ruang, percepatan penegasan batas administrasi provinsi dan K/L termasuk perbaikan tata kelola perizinan dan upaya penyelesaian tumpang tindih lahan.
“Kebijakan ini telah menyelesaikan 151 peta tematik dari 23 pemerintahan berbagai di 38 provinsi. Berbagai data dan informasi dilakukan dengan Geoportal Kebijakan Satu Peta dan secara luas telah dimanfaatkan oleh berbagai K/L,” jelasnya.
Ia memaparkan, hingga Juni 2024 Kebijakan Satu Peta telah menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebesar 19,97 juta hektare, yaitu dari 77,38 juta hektare di 2019 berhasil diturunkan menjadi 57,41 juta hektare.
Adapun Kebijakan Satu Peta diimplementasikan dengan mencakup empat tahapan kegiatan utama yaitu kegiatan kompilasi, integrasi, sinkronisasi, serta kegiatan berbagi pakai data dan informasi geospasial.
Dengan adanya penyelenggaraan One Map Policy Summit (OMP) 2024, diharapkan dapat menyampaikan kemajuan pelaksanaan percepatan Kebijakan Satu Peta dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang kepada masyarakat luas, serta membahas rekomendasi keberlanjutan Kebijakan Satu Peta dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang pasca 2024.
Selain itu, OMP Summit 2024 juga hadir sebagai langkah mendorong keberlanjutan pembangunan nasional karena sudah meningkatkan pemanfaatan peta tematik yang merupakan produk Kebijakan Satu Peta.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh. Aris Marfai menambahkan bahwa, Kebijakan Satu Peta tetap menjadi program kerja K/L, ketersediaan akses dan keterbukaan pada data dan informasi, peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM bidang informasi geospasial yang berkualitas.
Dalam Rakernas Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy Summit 2024 juga dihadiri sejumlah menteri diantaranya Menko Ekonomi Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, hingga Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, dan Kepala Badan Informasi Geospasial Muh Aris.(*)
