Jakarta, EDITOR.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di 2023 mencapai Rp 26,7 triliun. Realisasi itu merupakan 97,6% dari anggaran yang telah disiapkan.
“Dari 2022 kita sudah belanja Rp 5,5 triliun untuk IKN. 2023 naik cukup besar Rp 26,7 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers realisasi APBN 2023 di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024).
Khusus tahun ini, Sri Mulyani menjelaskan realisasi klaster infrastruktur telah menghabiskan Rp 23,8 triliun dari pagu Rp 24,3 triliun. Hal itu untuk pembangunan Istana Negara dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, kawasan permukiman Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS), pembangunan jalan tol, pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, hingga duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek.
Untuk klaster non infrastruktur, realisasinya mencapai Rp 2,9 triliun dari pagu Rp 3 triliun. Anggaran yang sudah dibelanjakan itu untuk koordinasi penyiapan pemindahan, perencanaan pemindahan, rekomendasi kebijakan pada K/L, kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi, serta dukungan pengamanan Polri dan operasional Otorita IKN.
Alokasi anggaran untuk pembangunan IKN ini terus diberikan melalui APBN hingga 2024 yang senilai Rp 40,6 triliun. “Tahun depan lebih besar lagi Rp 40,6 triliun terutama, terutama untuk basic infrastruktur dan sampai IKN nya terbangun,” lanjutnya.
Realisasi anggaran sebesar Rp 26,7 triliun digunakan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 24,3 triliun serta non infrastruktur Rp 3,0 triliun.
Penyaluran anggaran infrastruktur digunakan untuk pembangunan istana negara dan kawasan ini pusat pemerintahan, kawasan pemukiman (pembangunan tower rusun aparatur sipil negara serta pertahanan dan keamanan), serta pembangunan jalan tol IKN.
Kemudian, duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, serta penanganan banjir Sungai Sepaku dan pengendalian banjir DAS Sungai Sanggai, Pamaluan, Saluang, dan Tengin.
Sementara anggaran klaster non-infrastruktur digunakan untuk koordinasi dan penyiapan pemindahan, perencanaan pemindahan ke IKN, rekomendasi kebijakan pada kementerian/lembaga (K/L), dukungan pengamanan Polri, operasional Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), serta kegiatan pemetaan, pemantauan, dan evaluasi.
Menurut Kepala OIKN Bambang Susantono, sekitar 19-20 persen dana pembangunan ibu kota negara masa depan Indonesia ini berasal dari APBN.
Selain APBN, dana pembangunan Kota Nusantara juga berasal dari kemitraan pemerintah dengan swasta (public private partnership) dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta dari investasi sektor swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
