Jakarta, EDITOR.ID,- Para elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali menuduh polisi dibalik kekalahan jagonya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Namun tuduhan itu tidak dilakukan secara terang-terangan namun menggunakan istilah “Partai Coklat”. Sebelumnya tuduhan aparat polisi berada dibalik kekalahan jagoan PDIP di sejumlah Pilkada dilontarkan Deddy Sitorus.
Tuduhan Partai Coklat ikut cawe-cawe di Pilkada kembali dilontarkan elit PDIP. Kali disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Sambil bercanda, Hasto yakin kekalahan jagoan PDIP, pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi karena ada peran dari aparat kepolisian atau yang disebut Parcok alias Partai Cokelat. Menurut Hasto jika polisi tak terlibat, paslon Airin-Ade pasti menang.
“Jadi, kami percaya di banten seharusnya bu Airin dan Ade yang harusnya menang kalau tidak ada pengerahan berbagai instrumen dari parcok tadi. Kami yakin bu Airin dan Ade akan menang,” kata Hasto saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (1/12/2024).
Bahkan kata Hasto, pihaknya telah membentuk tim khusus untuk mengadvokasi terkait hasil Pilkada di Banten.
Kata dia, tim advokasi itu dipimpin langsung oleh Yasonna H. Laoly dan juga Ronny Talapessy.
“DPP PDI Perjuangan juga membentuk tim khusus di bawah Kepemimpinan Pak Laoly dan Pak Ronny untuk melakukan advokasi di Banten,” beber Hasto.
Tak hanya di Banten, Hasto juga menyoroti Pilkada di Sulawesi Utara. Kata dia, jika di provinsi tersebut tidak dilaksanakan pengerahan sampai ke gereja maka, Pilkada tersebut bisa dimenangkan oleh Steven Kandouw-Alfred Denny.
Pasangan Steven-Alfred merupakan kandidat gubernur-wakil gubernur yang diusung PDIP. Steven juga petahana di Pilkada Sulawesi Utara.
“Di Sulut, kalau tidak ada mobilisasi, tekanan-tekanan sampai gereja gereja, kepala kepala desa, anggota DPRD, kami meyakini saudara Steven Kandouw yang akan menang,” kata dia.
Hasto juga menyatakan, terdapat dua provinsi lain yang menurut dia bisa dimenangkan oleh pasangan cagub-cawagub yang diusung oleh PDIP. Adapun dua provinsi tersebut yakni, Jawa Tengah dan Sumatera Utara.
Hasto menuding adanya alat-alat negara dan juga instrumen dari aparatur negara ikut terlibat mencampuri Pilkada di kedua provinsi itu. Namun Hasto tak menjelaskan seperti apa bentuk cawe-cawe yang dilakukan polisi.
“Di Jateng, kami meyakini, sekiranya tidak ada instrumen kekuasaan dan sumber daya negara yang dikerahkan, kami meyakini Andika-Hendi akan menang,” kata dia.
“Sumut, Letjen Purnawirawan Edy dan Hasan Basri kami meyakini akan mampu memenangkan kalau tidak ada instrumen negara dan sumber sumber negara yang dikerahkan. Tidak ada upaya upaya di dalam membentengi ruang kebebasan demokrasi,” tandas Hasto.
PDIP Tuduh Kapolri Bertanggung Jawab Dalam Keterlibatan Polisi di Pilkada 2024
Sebelumnya Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertanggung jawab atas keterlibatan anggota polisi di Pilkada Serentak 2024. Bahkan, hal itu dinilai bersifat komando pimpinan institusi lantaran terjadi di banyak wilayah Indonesia.
