Jakarta, EDITOR.ID,- Ketua Dewan Redaksi EDITOR.ID, Asri Hadi menghadiri acara One Map Policy Summit 2024 di Hotel St. Regis Jakarta, Kamis (11/7/2024). Acara ini juga dihadiri Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah pejabat Bupati, Walikota dan Gubernur sejumlah daerah.
Di acara tersebut Asri Hadi banyak bertemu para purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang dulu adalah anak didiknya. Tapi sekarang sudah memegang jabatan di pemerintahan.
Diantaranya ada Purna Praja IPDN yang sekarang menjadi staf pimpinan PJ GUBERNUR NTT setelah menyelesaikan pendidikan S2 di Boston Amerika Serikat dan berdinas di Kementerian Dalam Negeri.
Saat bertemu dengan koleganya La Ode Ahmad alumni IIP angkatan 31, Asri Hadi mengucapkan selamat atas jabatan barunya sebagai Dirjen Pemerintahan Desa.
“Karir pak La Ode Ahmad menjadi kebanggaan rekan rekan seangkatannya di IPDN, saya mengucapkan selamat atas jabatan barunya sebagai Dirjen Pemdes Kemendagri,” ujar Asri Hadi yang juga alumnus Monash University, Australia ini.
Asri Hadi yang juga dosen IIP mengaku sangat bangga dengan kedatangan dari rekan rekannya yang sekarang bertugas di berbagai daerah di Indonesia.
“Saya sudah melihat bakat dan kemampuan akademik nya memang menonjol sejak menjadi mahasiswa IIP semoga tambah sukses,” katanya.
Pemerintah siapkan dokumen keberlanjutan One Map Policy 2024
Dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, saat ini pemerintah tengah menyusun White Paper One Map Policy Beyond 2024 sebagai dokumen keberlanjutan Kebijakan Satu Peta untuk pemerintahan selanjutnya.
“Dengan nilai strategis dan kebermanfaatan Kebijakan Satu Peta, saat ini sedang disusun White Paper One Map Policy Beyond 2024 yang memuat usulan rekomendasi keberlanjutan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pasca 2024,” kata Airlangga saat konferensi pers One Map Policy Summit di Jakarta, Kamis sebagaimana dilansir Antara.
Adapun 6 rekomendasi yang diusulkan di antaranya, pertama berupa penguatan dasar hukum penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta melalui pengamanatan dalam Undang-Undang (UU) Geospasial dan turunannya. Selain itu, pemerintah merekomendasikan penyusunan Grand Design Kebijakan Satu Peta.
Rekomendasi kedua, mewujudkan perwujudan serta pemutakhiran peta tematik dan peta dasar skala besar.
Ketiga, penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.
