EDITOR.ID, BANDUNG – Wanustara Institut menggelar kegiatan diskusi publik sebagai rangkaian program bulanan mereka di kampus IPB University dramaga, Kabupaten Bogor, Selasa 31 Oktober 2023.
Diskusi publik Wanustara Institut berbicara mengenai ekologi demokrasi sebagai kajian akademik sekaligus konsolidasi arah demokrasi bangsa kedepan bersama generasi muda.
Hadir dalam acara, Pembicara diskusi dimotori oleh mantan Menteri Lingkungan Hidup 2004 -2009 Alexander Sony Keraf, Dosen senior pascasarjana IPB, Suryo Adiwibowo, Komisioner Bawaslu Jawa Barat, Feredy dan Direktur PARA Syndicate sekaligus penerjemah buku Ekologi Demokrasi karya David Mattew, Ari Nurcahyo.
Perlu diketahui, Bahwa diskusi ekologi demokrasi ini mengambil tema utama ialah eco democracy sustainable indonesia.
Direktur Wanustara Institut, Anas Bukhori dalam sambutannya menilai bahwa ruang publik hari ini sedang terguncang hingga bergeser nilai.
Ia merasa ada banyak keresahan sekaligus kegelisahan publik mengenai peristiwa beberapa pekan lalu yang menggeser nilai dan berperilaku despotis dari aktor kekuasan.
” Merespon kegelisahan dan keresahan publik hari ini, kami menyadari bahwa perlunya konsolidasi bagi generasi muda untuk tidak apatis serta mengerti lebih mendalam bagaiamana demokrasi indonesi bekerja” Katanya dalam sambutan.
Dalam kegiatan, Narasumber memberikan pandangannya tentang bagaimana ekosistem demokrasi bekerja dengan benar sesuai dengan konsensus.
Beberapa narasumber menyinggung soal keputusan MK yang mengetuk palu untuk gugatan batas usia Capres dan Cawapres menjelang pesta demokrasi pendaftaran Pilpres 2024 sehingga meloloskan anak Presiden Jokowi yang berusia 37 tahun dan baru menjabat Walikota Solo selama 2 tahun jalan.
Seperti halnya, Alexander Soni Keraf, Ia menyampaikan berbagai problem demokrasi yang terjadi hampir mirip antara peristiwa di Amerika dan Indonesia saat ini, mantan Menteri Lingkungan Hidup 2004 -2009 itu menyebut beberapa masalah yang terjadi.
” Pertama, Warga tidak terlibat: politik elit, tidak melibatkan atau meminggirkan warga, kecurangan yang sengaja agar warga tidak terlibat, apatisme dan sinisme warga. Kedua, Tidak ingin terjadi pembelahan, konflik karena perbedaan aspirasi dan ideologi,
Ketiga, Apatisme: warga merasa tidak ada gunanya terlibat karena politik dan demokrasi hanya formalitas prosedural saja, tidak berpengaruh atas kehidupan warga, dan keempat, Tidak ada arah yang sama dari perjuangan dan keterlibatan warga
Terakhir, Distrust di antara warga dan antara warga dengan lembaga pemerintah: lembaga negara tidak responsif, tidak efektif, koruptif.” Katanya.
