“Anggaran konsumsi per calon anggota KPPS dalam pelantikan, adalah Rp 15 ribu bersih sudah dipotong pajak, tetapi penyajiannya yang diakui vendor adalah Rp 2.500,” ucapnya.
Tidak Ada Uang Transport
Di sisi lain, terkait keluhan uang transport, Baehaqi mengatakan tidak ada pagu anggaran transportasi pelantikan di KPU Kabupaten Sleman. Pagu anggaran transportasi yang ada adalah saat bimtek.
Atas kejadian itu, Baehaqi mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi berupa pemutusan kontrak kepada pihak vendor.
“Setelah melakukan klarifikasi, KPU Sleman telah mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi berupa pemutusan kontrak kepada pihak penyedia atau vendor karena telah mengingkari perjanjian atau wanprestasi, dan tidak akan menggunakan jasa yang bersangkutan lagi di kemudian hari,” jelas dia.
KPPS Geruduk KPU Sleman
Buntut persoalan tersebut, ratusan anggota KPPS Sleman menggeruduk kantor KPU Sleman. Mereka membawa berbagai macam poster berisi kekecewaan atas konsumsi yang diberikan.
Mereka mendatangi kantor KPU Sleman dengan membawa sejumlah poster bernada protes. Di antaranya bertulis ‘KPU Ketegelen’, ‘KPPS Bukan Sapi Perah’, ‘KPU Ngecakke Anggaran Ora Cetho’, ‘Konsumsi KPPS Ra Mutu !!!’, dan lainnya.
Polisi Cek Dugaan Korupsi
Polemik snack saat pelantikan anggota KPPS di Sleman masih berlanjut. Banyak netizen yang beranggapan jika terdapat unsur korupsi di balik polemik ini, Polresta Sleman pun akan mengecek.
“Saya cek dulu (kasusnya),” ujar Kapolresta Sleman Kombes Yuswanto Ardi melalui pesan singkat, Sabtu (27/1/2024) sebagaimana dilansir dari detik.com.
Ardi menambahkan jika nantinya ditemukan ada indikasi korupsi, maka pihak kepolisian tidak perlu menunggu laporan untuk mengusut kasus ini.
“Kalau memang ada indikasi korupsi tidak perlu ada laporan. Saya cek dulu ya kebenaran info tersebut,” lanjutnya.
KPU Yogya Dipanggil KPU Pusat Gara-Gara Snack
Sebelumnya, Ketua KPU DIY Ahmad Shidqi menyebut pihaknya sampai dimintai klarifikasi oleh KPU RI terkait polemik snack tersebut. Namun menurutnya, KPU RI tidak melayangkan surat secara resmi atau hanya meminta klarifikasi saja.
“Secara resmi tidak, tapi kalau konfirmasi iya. (KPU RI) minta konfirmasi dan kita jelaskan. Mengonfirmasi apa yang terjadi di Sleman, tentu sudah dipantau (oleh KPU RI),” jelas Shidqi saat dihubungi wartawan, Jumat (26/1).
“Ya kita jelaskan, yang terjadi ada soal vendor, soal konsumsi yang tidak sesuai spek, dan sudah kita beri sanksi itu. Istilahnya sudah diklarifikasi oleh KPU RI,” imbuhnya.
