UU KPK “Baru” Kendali Kekuasaan Pemberantasan Korupsi Ada di Presiden

Oleh : Edi Winarto
Praktisi Hukum/ Pemerhati Masalah Korups
i

Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya sukses dan kompak ketok palu untuk mengesahkan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 30 tahun 2002. Baru kali ini penulis merasakan atmosfer yang demikian bersemangat dan satu suara puluhan anggota Dewan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar Selasa, 17 September 2019.

Mereka terlihat kompak, tidak ada perdebatan serius, tidak membuka ruang bagi masukan luar dan dilakukan sangat cepat seperti ada sesuatu yang mengejar mereka di masa akhir “pensiun” para anggota dewan periode 2014-2019 ini.

Di ruang rapat paripurna DPR, Senayan, Jakarta pada hari Selasa itu, politikus dari sepuluh fraksi setuju mengesahkan Revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK

Memang sempat muncul “disenting opinion”. Fraksi Gerindra keberatan soal Dewan Pengawas KPK, salah satu aspek penting yang jadi perdebatan antara publik dan DPR selama Revisi UU KPK bergulir.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Edie Prabowo mengatakan pasal tentang hak dan kewenangan pemilihan Dewan Pengawas yang menjadi hak mutlak Presiden akan membawa lembaga anti rasuah ini dibawah kendali subordinat dari pemerintah dan tidak independen. Tentu kondisi ini akan kian melemahkan KPK sebagai alat politik kekuasaan untuk “menyingkirkan” lawan politik melalui tuduhan korupsi.

Namun di ujung Rapat Paripurna nyaris semua anggota Dewan dari semua fraksi koor setujuu tanpa ada yang menolak satupun.

Yang jelas hari itu menjadi hari bersejarah bagi KPK dimana segala kekuasaan dan kewenangannya selama ini mulai diubah. Entah akan menjadi baik atau justru sebaliknya akan menjadi tidak baik bagi KPK di masa depan dengan aturan yang dibuat DPR ini.

Setelah dua minggu pandangan publik diajak memperdebatkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Akhirnya publik juga harus gigit jari untuk menerima keputusan.

Ya, UU KPK sudah sah diketok palu oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pengesahan ini terkesan dipaksakan dan terburi-buru. Kini Undang-Undang baru tentang KPK ada di tangan Presiden Joko Widodo.

Palu sudah diketok. Presiden sudah setuju. Undang-undang sudah disahkan DPR. Kini Revisi UU KPK yang baru kembali ada ditangan Presiden Joko Widodo untuk ditanda tangani menjadi sebuah Undang-Undang (UU).

Publik tinggal melihat langkah Presiden Jokowi Widodo. Apakah yang dia tak setujui ternyata disahkan DPR, akhirnya juga disepakati Presiden Joko Widodo atau ditolak.

Presiden Joko Widodo bisa saja menolak menandatangani. Namun penolakan tersebut tak ada artinya, karena sesuai aturan tentang perundangan, setelah 30 hari disahkan DPR, sebuah undang-undang otomatis resmi jadi undang-undang meski tanpa tanda tangan presiden.

Ini pernah Jokowi lakukan saat pengesahan Undang-Undang MD 3 dan Presiden Joko Widodo kala itu tidak mau menandatangani.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mengundang dilema karena perlu persetujuan DPR. Yang paling mungkin memang akhirnya kembali berharap pada masyarakat yang melek konstitusi dan aturan.

Saat DPR mengesahkan Revisi UU KPK, Presiden Joko Widodo tengah berada di Riau melihat hutan yang terbakar. Dan masyarakat yang peduli pemberantasan korupsi berunjuk rasa di depan DPR hingga malam hari di halaman gedung KPK.

Satu-satunya jalan perlawanan publik untuk menolak revisi UU KPK ini adalah dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tentunya akademisi, para ahli hukum dan lembaga Swadaya pemerhati Konstitusi yang menolak revisi KPK dan melihat revisi ini akan melemahkan KPK dan bertentangan dengan UUD 1945 harus bisa membuktikannya di hadapan para Majelis Hakim MK dengan bukti yang kuat dan argumentasi hukum.

Dalam revisi UU KPK yang disahkan DPR hari Selasa kemarin ada beberapa poin yang diyakini akan menjadikan KPK tak ubahnya lembaga penegak hukum di pemerintahan saat ini yang dinilai publik kurang independen.

Sejumlah perubahan pasal mengarahkan KPK menjadi lembaga dibawah kendali kekuasaan pemerintah.

Poin Pertama di pasal yang mengatur tentang pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas KPK. Dalam revisi UU KPK dicantumkan soal pasal Dewan Pengawas. Dimana diatur dalam pasal ini bahwa yang memiliki kewenangan untuk mengangkat dan menunjuk anggota Dewan Pengawas KPK adalah Presiden setelah mendapatkan usulan nama dari Panitia Seleksi.

Meski lewat panitia seleksi tapi panitia seleksinya juga dibentuk Presiden. Jadi semua dalam kewenangan Presiden Joko Widodo. Dan apa sikap Presiden Joko Widodo? Presiden Jokowi menyatakan dia setuju Dewan Pengawas dipilih presiden.

Poin kedua yang akan jadi masalah dalam pemberantasan korupsi di Revisi UU KPK, yaitu menjadikan KPK sebagai lembaga pemerintah.

Konsekuensinya, KPK bukan lagi lembaga negara independen. Dalam pemberantasan korupsi, KPK dikontrol penuh oleh pemerintah pusat.

Poin Ketiga. Yang juga akan berpotensi melemahkan KPK dari Revisi UU KPK adalah penyadapan dan penyitaan barang bukti diatur dan sesuai izin Dewan Pengawas KPK.

“.:..Padahal selama ini yang namanya penyadapan adalah senjata pamungkas KPK untuk bisa menelusuri, menemukan barang bukti kuat, mengetahui akan adanya transaksi suap atau mark up sebuah proyek berbiaya negara. …”

Intinya, perkara atau operasi penangkapan atau OTT yang akan dilakukan KPK akan berpotensi membuat OTT rentan gagal jika harus meminta ijin dari Dewan Pengawas. Karena peluang kemungkinan rahasianya bocor sangat besar tanpa berpretensi negatif dengan calon anggota Dewan Pengawas nanti.

Poin Keempat. Dalam Revisi UU KPK ada pasal yang mengatur mengenai KPK punya kewajiban memusnahkan hasil sadapan. Pemusnahan artinya menghilangkan barang bukti sehingga penanganan perkara tak bisa lancar diproses.

Poin Kelima. Dalam Revisi UU KPK, status pegawai KPK adalah Aparatur Sipil Negara sesuai Undang-Undang ASN. Dengan status ini bahwa pembinaan pegawai KPK dikendalikan Badan Kepegawaian Negara. Ini akan membuat KPK makin tidak independen dan sulit memberantas korupsi di tubuh pemerintahan dan birokrasi.

Poin Keenam. Juga ada pasal yang dibuat untuk mengatur bahwa penyelidik dan penyidik independen ditiadakan. Konsekuensinya, penyelidik dan penyidik KPK hanya dari kepolisian, kejaksaan, dan penyidik unsur ASN. Bila menjadi ASN harus tunduk pada atasan.

Poin Ketujuh. Dalam revisi UU KPK yang dibuat pasal yang mengatur bahwa profesi penyidik dan penuntut umum sebagai syarat untuk menjadi pimpinan KPK dihapus. Artinya status pimpinan KPK bukan lagi penegak hukum.

Dan poin Kedelapan. Dalam revisi UU KPK, pembentukan Dewan Pengawas KPK sepenuhnya diatur oleh presiden lewat panitia seleksi.

Dewan Pengawas KPK wajib lapor ke presiden dan DPR setahun sekali. Wewenang dewan pengawas sangat luas, bisa masuk ke teknis penanganan perkara, yang artinya rawan konflik kepentingan. Bisa menghentikan penyidikan yang dilakukan penyidik. Ini akan berpotensi adanya dewan pengawas yang jadi alat presiden.

Mengutip dari pernyataan Anggota Koalisi Perempuan Anti Korupsi, Anita Wahid yang menilai masyarakat masih punya kekuatan bila sadar perlunya pemberantasan korupsi. Tak lagi cuma berharap pada KPK, karena kewenangan KPK kali ini sangat terbatas.

Sebenarnya saat revisi ini sedang dibahas di DPR, Presiden Joko Widodo sempat menggelar jumpa pers yang menegaskan ketidaksetujuannya terhadap sejumlah pasal yang akan memperlemah KPK.

Sayangnya masukan dari Presiden belum tentu didengar DPR. Buktinya, beberapa pasal yang diprotes dan tidak disetujui Presiden, tetap jalan terus dan tetap ada dalam revisi UU KPK. Menggelinding lancar di rapat-rapat pembahasan antara pemerintah dan DPR. Dan kini sudah sah diketok palu sebagai UU yang baru. Kita tunggu saja. (***)