Dr Urbanisasi, SH MH, CLA, CLI (Foto: Ist)
EDITOR.ID, Mamasa,- Pengamat politik Universitas Tarumanegara, Urbanisasi mengkritik praktek Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan model calon tunggal. Karena cara berpolitik dengan memborong dukungan hampir semua parpol sama dengan mencederai asas demokrasi.
Dengan menguasai parpol, si calon tunggal tidak memberikan kesempatan calon lain berkompetisi. Hal ini sama dengan membunuh demokrasi.
“Rakyat tidak diberikan pilihan untuk menentukan calon pemimpinnya berdasarkan hati nurani, rakyat hanya menjadi obyek politik rekayasa. Bagaimana demokrasi akan berlangsung sehat jika rakyat dipaksa dan disodori satu calon, padahal mereka mungkin tidak ingin memilih calon tersebut,” ujar Doktor lulusan Universitas Hasanudin ini di Kabupaten Mamasa, Kamis (31/5/2018)
Salah satu contohnya terjadi di Kabupaten Mamasa. Meski sebagian besar warga masyarakatnya tidak menyukai calon tunggal, namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menetapkan calon tersebut.
Oleh karena itu Urbanisasi mendorong warga masyarakat di wilayah ini untuk kritis dan jeli dalam menentukan kepala daerahnya yang hanya ada satu calon. Artinya jika masyarakat tidak setuju, maka diberikan pilihan untuk memilih kotak kosong.
Karena, lanjut Urbanisasi, calon tunggal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Mamasa dinilai kurang mencerminkan paham demokrasi yang menghargai suara rakyat.
“Jangan sampai suara rakyat terbeli seperti parpol yang tidak peka dengan kondisi masyarakat Mamasa untuk menentukan kepala daerahnya,” kata Urbanisasi. (tim)
