Ultimatum Buat Airlangga, Pilih Deklarasi Capres atau Munaslub?

Usulan ini tertuang di salah satu dari tiga rekomendasi itu disampaikan lewat surat resmi Dewan Pakar yang ditujukan langsung kepada Airlangga pada Senin (10/7/2023).

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto

Sementara rekomendasi ketiga, Dewan Pakar Partai Golkar meminta Airlangga dengan Partai Golkar segera menggelar program Airlangga Menyapa rakyat ke seluruh wilayah Indonesia.

Merespons hal itu, Ketua DPD Golkar Jawa Barat TB Ace Hasan Syadzily menilai rekomendasi dewan pakar sebagai penguat hasil Munas partainya, yang mendorong Airlangga maju sebagai capres.

Dia membantah rekomendasi itu sebagai usulan agar partainya segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk mencopot Airlangga.

“Tidak ada, tidak ada sama sekali. Kan saya sebagai Ketua Golkar Jawa Barat sangat tidak setuju ada Munaslub. Harusnya kita solid kok bicara soal Munaslub,” kata dia.

Dewan Pakar Tadinya Akan Evaluasi Pencapresan Airlangga

Sehari sebelumnya Dewan Pakar Partai Golkar menggelar rapat internal di kediaman Ketua Dewan Pakar Agung Laksono. Anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam menyebut rapat ini memberikan sejumlah rekomendasi jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Salah satu agenda rapat, kata Ridwan, mengevaluasi ihwal pencapresan ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut, Airlangga Hartarto. Pada musyawarah nasional Golkar 2019 lalu, Airlangga didapuk sebagai calon presiden usungan partai.

Revisi pencapresan Airlangga disebut Ridwan akan dilakukan melalui musyawarah nasional luar biasa alias munaslub. Tak hanya pencapresan, Ridwan menyebut peluang pergantian ketua umum bisa turut terjadi dalam munaslub.

“Jadi munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan capres, bisa calon lain. Tapi berpeluang juga karena munaslub maka pergantian Ketum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara,” kata Ridwan saat dihubungi Minggu (9/7/2023)

Singgung Elektabilitas Airlangga yang Tak Sampai 1 persen

Ridwan menyatakan keputusan Munas 2019 lalu tidak membawa kejelasan terhadap arah partai tersebut. Pasalnya, menurut dia elektabilitas Airlangga Hartarto sejak diusung jadi capres hingga saat ini tidak sampai 1 persen.

“Maka saya minta Dewan Pakar harus membuat rekomendasi. Meskipun ini sudah terlambat, tapi harus dikeluarkan,” kata dia.

Ridwan mengakui jika pada tahun lalu, Golkar menjalin kerja sama dengan Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan dalam Koalisi Indonesia Bersatu untuk menghadapi Pilpres 2024. Namun, kata dia, KIB juga tak kunjung mengumumkan capres maupun cawapres.

Adapun PPP telah mendeklarasikan dukungannya kepada valon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo. Partai kabah itu juga meneken kerja sama politik dengan PDIP untuk mengusung Gubernur Jawa Tengah tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

%d bloggers like this: