Jakarta, EDITOR.ID,- Sidang gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) kian memanas. Masing-masing kuasa hukum saling serang, jualan kata-kata dan membangun opini. Kabar terbaru Tim Kuasa Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Ronny Talapessy mengatakan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung pasangan nomor urut 2 maka pilpres dianggap tidak lagi jujur dan adil.
Apalagi Jokowi yang juga anggota PDI Perjuangan kenapa anaknya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai Cawapres menggunakan partai lain. Kenapa tidak maju menggunakan partainya. TPN menganggap hal ini menunjukkan Jokowi tak jujur.
Pernyataan kuasa hukum TPN ini menanggapi pernyataan Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra yang mempertanyakan jenis pelanggaran yang dilakukan Jokowi jika membela Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
“Menurut saya begini, kalau presiden mendukung paslon 02 itu menjadikan pilpres tidak lagi jujur dan adil. Apalagi pada paslon 02 cawapresnya adalah anak Jokowi, maka tidak mungkin prinsip pemilu jujur dan adil itu bisa diterapkan,” kata Ronny kepada wartawan, Senin (1/4/2024).
Ronny membenarkan bahwa dalam undang-undang (UU), presiden boleh berkampanye. Namun, menurutnya, ketentuan itu mengecualikan petahana yang kembali maju di pilpres.
“Bahwa dalam UU, presiden diperbolehkan berkampanye memang benar. Namun, harus dimaknai itu sebagai presiden petahana yang maju kembali untuk kedua kalinya. Bahkan jika Jokowi pun mendukung paslon yang sesuai dengan yang diusung partainya, maka dukungannya itu masih bisa diterima,” katanya.
“Seperti yang kerap dilakukan presiden AS yang sudah 2 periode, maka akan berkampanye untuk kandidat selanjutnya yang diusung partainya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ronny mengaku heran dengan kebijakan Jokowi. Ronny kecewa karena Gibran Rakabuming yang didukung sang ayah malah maju bukan dari PDIP sebagai cawapres. Harusnya Gibran maju menggunakan kendaraan partainya.
Hal ini yang katanya prinsip jujur dan adil tidak dicontohkan.
“Sementara Jokowi agak lain sendiri. Sudah 2 periode didukung PDIP tapi anaknya yang juga anggota PDIP justru maju lewat partai lain dan Jokowi berpihak pula ke sana, sehingga benar-benar agak lain ini. Di sinilah prinsip pilpres jujur dan adil itu tercederai,” ujarnya.
“Di sisi lain, Jokowi kerap menyerukan agar pejabat negara, kepala daerah hingga ASN untuk netral. Akan tetapi, Jokowi sendiri justru memberikan dukungan kepada paslon tertentu sehingga agak sulit mengharapkan pejabat-pejabat di bawah presiden akan berlaku netral sebagaimana amanat dari UU,” tambahnya.
