Untuk memberi gambaran lebih lanjut, hak diatas bisa diillustrasikan sebagai berikut. Pada masyarakat Amerika Serikat, informasi utama yg diperlukan dalam berkomunikasi adalah hal-hal yg rasional.
Yang penting bagi masyarakat, ada kepercayaan terhadap reputasi seseorang, maka tidak diperlukan informasi lain seperti apakah yang bersangkutan posisi sosial-ekonominya tinggi, sedang atau rendah didalam lembaga atau organisasi tertentu.
Sebaliknya pada masyarakat Jepang yang pertama kali dilihat posisi sosial-ekonomi partner komunikasinya. Itu sebabnya pemberian sebuah name card (kartu nama) yang menjelaskan posisi seseorang dalam lembaga atau organisasi tertentu menjadi sangat penting, dan berpengaruh pada kelanjutan proses komunikasi.
Itu sebabnya, bagi orang Amerika yg cenderung gunakan LCC, cara yg komunikatif dalam mengatasi konflik, terutama adalah dengan memberikan pernyataan langsung.
Dalam terminologi yg lain, para Ahli menulis bahwa orang Amerika yang baik diharapkan mengatakan apa yang dia maksudkan dan memaksudkan apa yang dia katakan.
Bila mengenai hal-hal penting ditemukan orang yg berbicara berputar-putar dan mengelak-elak, orang akan cenderung mengganggapnya sebagai orang yang tak dapat diandalkan, atau bahkan tidak jujur.
Sedangkan pada masyarakat yg cenderung gunakan HCC, cara yg komunikatif dalam atasi konflik, justru sebaliknya. Tidak dapat secara langsung dan terbuka menyampaikan apa yang dimaksudkannya. Tetapi memperhatikan situasi saat komunikasi berlangsung. Harus dicoba dengan menyentuh nurani, melalui pendekatan sosiologis dan kultural.
Yang terjadi saat virus Covid-19 ini melanda, Pemerintah Indonesia dianggap tidak terbuka atau tidak berterus terang dalam komunikasi ketika memberikan penjelasan kepada Rakyat.
Bahkan WHO sempat memberikan penilaian bahwa Pemerintah Indonesia menyembunyikan suatu informasi tentang virus Corona yg sebenarnya sudah melanda Rakyat Indonesia. Jika anggapan itu benar, nampaknya patut dikaji, karena kita memang cenderung menggunakan HCC.
Antara Amerika Serikat dengan Tiongkok juga terjadi konflik komunikasi soal keterbukaan informasi.
Pada lingkup internal Indonesia, kepelbagaian atau perbedaan pandangan tentang penanganan pandemi virus Covid-19 telah dan tetap berkembang. Seperti keinginan wilayah tertentu yang ingin lakukan lockdown, tidak cukup Social Distancing dan isolasi dirumah.
Sementara Pemerintah Pusat sudah tetapkan bahwa untuk memutuskan kondisi lockdown, wewenang berada ditangan Pemerintah Pusat. Diprediksi akan ada perbedaan persepsi dengan latar belakang beda kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah; antara kelompok masyarakat tertentu dengan yang lain; juga antara komunitas tertentu dengan lainnya; antara partai tertentu dengan lainnya dan lainnya.
